-->
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM | PENERBIT PT BORNEO ALAM KITA | MENGUCAPKAN "SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 2020 & TAHUN BARU 01 JANUARI 2021" |

Sunday, 28 October 2018

Berakar Pada HGU dan Pembungan Limbah yang Bermasalah

BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) - Laporan Khusus BRP dari Gedung KPK (3). SUAP terhadap DPRD Kalteng membuka sebuah cerita panjang. Yang, jika dibentangkan, bisa menjadi serial cerita ‘1001 Malam.’

Dalam konferensi pers di Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan pada, Sabtu  (27/19/2018) Wakil Ketua KPK Laode M Syarif  membuka tabir kasus suap ini. Yaitu adanya ketidakberesan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP), salah satu perusahaan milik Sinar mas Group itu. Selain itu, juga ada masalah pembuangan limbah yang mencemari Danau Sembuluh.

Masyarakat sekitar danau sudah sekian tahun silam mengeluh soal pencemaran. Mulai dari soal gatal-gatal, soal ikan yang mati, bahkan soal bau air yang tak sedap. Danau yang berada di kampung halaman mantan Bupati Seruyan Darwan Ali ini belakangan kian mengidap persoalan serius. Warga pun ada yang melapor ke sana kemari, termasuk ke DPRD Kalimantan Tengah dan Wahana Lingkungan Hidup (Wahli).

Pemerintah setempat, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan bahkan Badan Lingkungan Hidup termasuk Pemkab Seruyan, tak ambil peduli. Sampai akhirnya, KPK membuka borok perusahaan ini dalam sebuah konferensi pers yang menjelaskan latar belakang terjadinya suap yang tersandung OTT ini.

Syarif menegaskah, saat ini empat anggota DPRD Kalteng sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yakni Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalten Punding LH Bangkan, dan dua anggota Komisi B DPRD yakni Arisavanah dan Edy Rosada.

Kemudian dari pihak pemberi suap. KPK telah menetapkan 3 orang. Yakni Edy Sapurta Suradja selaku Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) atau Wadirut PT Smart (Sinar Agro Resources and Technology), CEO PT BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP, Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Keempat anggota DPRD diduga menerima duit Rp 240 juta dari pengurus PT BAP terkait tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan lingkungan hidup.

Sudah Beberapa Kali

Disebutkan, sebenarnya pertemuan antara kedua pihak sudah berlangsung beberapa kali. Tetapi belum diperoleh kesepatakan. Salah satu poinnya adalah materi pembuatan pers rilis oleh pihak DPRD kepada media.

"Pihak DPRD akan membuat press release terkait HGU PT BAP di media. Pihak PT BAP meminta agar DPRD menyampaikan ke media bahwa tidak benar PT BAP tidak memiliki izin HGU, namun proses perizinan tersebut sedang berjalan," papar Syarif.

DPRD menurut Syarief sebelumnya menerima laporan masyarkat terkait pembuangan limbah pengolahan sawit di Danau Sembuluh di Seruyan, Kalteng. Laporan tersebut ditindaklanjuti DPRD dengan melakukan kunjungan dan pertemuan dengan pihak PT BAP.

"Dalam pertemuan tersebut kemudian anggota DPRD Kalteng mengetahui bahwa diduga PT BAP yang menguasai lahan sawit memiliki sejumlah perizinan diduga bermasalah. Mulai dari hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan jaminan pencandangan wilayah karena diduga lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan," terang Syarif.

Kampung Darwan Ali

Sepengetahuan baritorayapost.com, jika perizinan PT BAP ini dikeluarkan tahun 2006, maka itu berarti Seruyan masih di bawah pimpinan Bupati Darwan Ali. Saat ini ada sekurangnnya empat perusahaan yang beroperasi di kawasan Kecamatan Danau Sembuluh. Yakni PT BAP, PT Selonok Ladang Mas, PT Kerry Sawit Indonesia dan PT Mustika Sembuluh.

“Hanya saja yang wilayah kebunnya langsung berimpit dengan bibir Danau Sembuluh adalah PT BAP,” tutur seorang warga yang tinggal di Desa Bangkal, tak jauh dari Danau Sembuluh kepada baritorayapost.com. (tim/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top