-->
SELAMAT & SUKSES ATAS DILANTIKNYA KEPALA DINAS PUPR BARTIM | YUMAIL J PALADUK, ST.,MAP | OLEH BUPATI BARITO TIMUR AMPERA AY MEBAS, SE.,MM

Sunday, 28 October 2018

Membungkam Rapat DPRD Dengan Suap

BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) - Laporan Khusus BRP dari Gedung KPK (4). PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) merupakan perusahaan kelapa sawit yang dililit berbagai persoalan. PT BAP merupakan contoh khas perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Tengah. Yaitu dirundung masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang tak beres, pinjam pakai hutan yang tak karuan serta pembuangan limbah yang sembarangan. Ditambah lagi jaminan pencadangan wilayah yang tak kunjung lengkap, lahan perkebunan itu diduga berada dalam kawasan hutan.

Untuk menutupi aneka permasalahan itu, management PT BAP tampaknya memilih jalan paling mudah. Yaitu membungkam para pejabat dengan uang. Penjelasan Kabiro Humas KPK yang menyatakan. HGU PT BAP diurus sejak tahun 2006, itu artinya diproses pada pemerintahan Bupati Seruyan Darwan Ali. “Meski sudah beroperasi sejak 2006, tetapi sampai kini belum jelas kapan perizinannya selesai,” tambah WakilKetua KPK Laode M Syarif.

Ada hal yang menarik dipertanyakan. PT BAP mendapat lokasi di kampung halaman Darwan Ali sendiri, yakni di Danau Sembuluh. Dan, tampaknya PT BAP ini menjadi bianng keladi tercemarnya perairan Danau Sembuluh. Warga di sekitar Danau ini mengeluh gatal-gatal saat mandi, ikan mati bahkan air beraroma tak sedap. Pertanyaannya adalah, mengapa PT BAP berani mencemari danau di kampung halaman Darwan Ali, yaitu bupati yang memberinya lahan? Dan mengapa sudah 12 tahun perizinan dan persyaratan lainnya belum lengkap, tetapi sudah beroperasi? Siapa yang mengizinkan beroperasi?

Tahu Sama Tahu

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers di Gedung KPK, Sabtu (26/10/2018) mengatakan, pimpinan dan anggota Komisi B yang membidangi kehutanan, pertanian dan pertambangan itu diminta oleh meneegement PT BAP untuk mengatakan kepada media, “Tidak benar PT BAP tidak memiliki izin HGU. Melainkan harus mengatakan kepada media bahwa izin HGU sedang diproses. Kedua, meminta agar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT BAP tidak dilaksanakan. Muncul pembicaraan bahwa 'kita tahu sama tahulah'," papar Syarif.

Barang bukti suap berjumlah Rp 240 juta itu diduga diberikan agar DPRD Kalteng tidak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran lingkungan. KPK juga mengatakan sedang mendalami dugaan pemberian lain dari PT BAP kepada anggota DPRD Kalteng. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, pemberian uang ‘tahu sama tahu’ sebesar Rp240 juta itu diduga bukanlah yang pertama. Karena diketahui, kedua pihak sudah sekian kali mengadakan pertemuan.

KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) menetapkan 7 orang tersangka. Mereka adalah 4 orang dari DPR Kalteng. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, serta anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Keempatnya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan 3 tersangka pemberi suap. Mereka adalah Dirut PT BAP atau Wadirut PT SMART (Sinar Mas Agro Rersources and Technology) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP Wilayah Kalteng bagian utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Para tersangka yang kini ditahan di ruang tahanan KPK itu akan dijerat dengan pasal yang berbeda.  Anggota DPRD Kalteng penerima duit suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan para tersangka pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (tim/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top