Banner

Wednesday, April 24, 2019

Lowyer Tina Malpina, Menilai Pihak BPN Terkait Perkara Tanah Diduga Melanggar Kode Etik

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) - Kuasa Penggugat dari kasus perdata sertifikat tanah kepemilikan Tina Malpina SH dan rekan menilai oknum/staf  Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah melanggar Kode Etik.

Berdasarkan surat kuasa perdata pada tanggal 10 Maret 2019 terlampir Tina malpina SH dan rekan selaku kuasa penggugat Atas Nama kliennya Abner, Nawi dan Melgariat atas bidang tanah yang dimiliki masing-masing penggugat dengan Kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap Tipath Saleh (77) tahun yang bekerja sebagai PNS.

Sebelumnya penggugat saudara Abner ada informasi dari oknum atau staf  BPN Pulpis untuk mengambil sertifikat tanah bersama milik warga lainnya. Namun sesampainya di kantor BPN PP yang didapat bukan sertifikat kepemilikan, melainkan gugatan penerbitan sertifikat tanah milik Abner, Nawi dan Melgariat dari Tipath Saleh yang mengklaim bahwa tanah ketiga tersebut miliknya.

Sesuai Surat Pernyataan Tanah Kuasa Penggugat Tina Malpina SH, tapi menjelaskan bahwa Abner memiliki dua bidang tanah dengan surat pernyataan tanah 22 juli 2009 dengan luas 15.295 meter dan yang kedua SPT 2 juni 2010 dengan luas 10.488 meter, sedangkan saudara Nawi SPT 22 juli  2009 dengan luas 11.712 meter serta saudara Melgariat dengan SPT O2 Juni 2010 dengan luas 19604 meter.

"ketiga tanah tersebut berada dengan posisi yang berdekatan masih dalam satu wilayah, di Desa Tanjung Sangalang lokasi Rukun Tangga 01 kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah", ucapnya Rabu (23/04/2019).
Di sisi lain kuasa ketiga penggugat  mempertanyakan dan memprotes keras perlakuan dan tindakan sewenang-wenang pihak BPN apakah dibenarkan secara kode etik pemerintahan karena salah satu membangun tugas sebagai pelayanan publik harus bersifat netral dan tidak mendiskriminasi sepihak.

"Ini sudah melecehkan, karena selama ini penggugat sudah susah payah melakukan proses administrasi dengan medan yang sangat jauh selama proses pengurusan.namun ketika selesai administrasi apa yang di inginkan tidak sesuai harapan", ungkapnya.

Menurut kuasa ketiga penggugat langkah pihak BPN PP menelan mentah-mentah gugatan tertulis tergugat yang ditunjukkan ke BPN jelas-jelas melanggar kode etik, harusnya pihak BPN PP bukannya malah menahan sepihak sertifikat yang sudah terbit milik ketiga penggugat, melainkan memprakarsai dan menjadwalkan mediasi kekeluargaan antara penggugat dan tergugat untuk mendapat kesimpulan.

"Kita sangat berharap dan memohon kepada majelis hukum yang mulia yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, untuk dapat memerintahkan pihak BPN menyerahkan sertifikat yang telah terbit atas hak absolute atau mutlak ke penggugat walaupun ada gugatan sepihak dari tergugat Tipath Saleh", Pungkasnya. (Red).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top