Banner

Saturday, April 27, 2019

LPLHN Soroti Legalitas Sumber Bahan Baku Material Jalan Trans Nasional di Kalteng

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) - Lembaga Pencinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) DPD Kalimantan Tengah, mulai menyoroti dan mempertanyakan legalitas sumber material untuk bahan pekerjaan proyek jalan trans Nasional di Provinsi berjuluk Tambun Bungai tersebut.

Nanang Suhaimi, Wakil Ketua DPD LPLHN Kalteng, yang mulai menyoroti proyek yang berada di bawah kendali Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan  Nasional  XI, Satker Provinsi Kalteng, dengan program pelaksanaan Jalan Nasional  wilayah III provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor kontrak HK 02.03/ satker wilayah III PPK 3.4/III/32 Tanggal 08 Maret 2019, nilai kontrak sebesar Rp.24 Miliar lebih, bersumber dana APBN tahun anggaran 2019.

Hal yang menjadi sorotan Nanang dari Lembaga Pencinta Lingkungan Hidup Nusantara (LPLHN) DPD Kalimantan Tengah, dalam proyek yang dilaksanakan oleh rekanan PT.SBMK tersebut, adalah terutama berupa material tanah urug yang digunakan sebagai bahan timbunan, " Ia mempertanyakan terkait legalitas tanah urug yang digunakan oleh pihak kontraktor dalam pekerjaan di ruas jalan negara Palangka Raya - Buntok - Ampah tersebut.

"Darimana asal muasal galian C yang digunakan untuk penimbunan badan jalan dan barem tersebut, apakah bersumber dari lahan yang memiliki legalitas yang jelas ataukah dari lokasi ilegal?" pertanyakannya, di Palangka Raya, terangnya pada, Jumat (26/4/2019).

Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait permasalahan kualitas tanah urug itu sendiri, yang menurut dia patut diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk digunakan sebagai bahan timbunan konstruksi jalan.
"Itu (tanah urug) sudah lulus uji laboratorium atau belum, kalau belum lulus, kita patut pertanyakan kualitasnya? Bagaimana kita tahu proyek ini sesuai dengan seharusnya, sedangkan keterangan di papan proyeknya saja tidak jelas begitu." tambahnya.

Diterangkan Nanang, pertanyaan ini muncul, sangat berkaitan dengan tugas fungsi lembaganya yang berhak untuk mengawasi setiap kegiatan pekerjaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), hal ini juga untuk mengantisifasi dampak kemungkinan adanya dugaan penyimpangan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang dananya bersumber dari APBN tersebut.

Sebab menurutnya lagi, kualitas jalan trans nasional semestinya memenuhi SNI yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, agar hasil pekerjaan yang dimaksud benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

"Poin pentingnya adalah, sejatinya setiap pelaksanaan proyek pemerintah apalagi berhubungan dengan infrastruktur, harus dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjamin kualitas fisik bangunan yang sesuai dengan SNI serta berwawasan lingkungan!" tutupnya.(Tmt/Red).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top