Banner

Monday, May 27, 2019

Nah Lho.. Akhirnya Komisioner KPUD Diputuskan Melanggar Administratif Pemilu

BARITORAYAPOST.COM (Buntok) - Sidang putusan penanganan pelanggaran admintratif pemilu, digelar Majelis Pemeriksa Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Barito Selatan (Barsel) pada Senin, 27 Mei 2019 bertempat di aula kantor Bawaslu setempat.

Jalannya sidang terbuka ajudikasi pelanggaran administratif pemilu, yang dimulai pukul 09.00 WIB, berlangsung relatif singkat dipimpin oleh ketua Majelis, Billyio Rentas dengan didampingi Suwarsono dan Nur Cambyah, masing-masing selaku anggota Majelis Pemeriksa.

Selain itu, nampak hadir pula kedua belah pihak yang berperkara, yakni pelapor dari perwakilan DPC Partai Golkar Barsel, serta pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barsel selaku pihak terlapor.

Dalam amar putusannya, Majelis memutuskan bahwa terlapor, komisioner KPUD Barsel, telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan fakta-fakta baik berupa bukti dokumen maupun keterangan para saksi yang terungkap selama persidangan.

"Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu, tentang Tata Cara Prosedur dan Mekanisme Pendistribusian Logistik," kata Ketua Majelis, Billyo Rentas.

Selain itu, Majelis memutuskan memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Barsel, agar dalam melaksanakan pendistribusian logistik untuk pemilihan atau pemilu berikutnya dilakukan lebih cermat dan teliti.
Sebelumnya, dalam fakta persidangan terungkap bahwa KPUD Barsel (terlapor) telah terbukti mendistribusikan 277 surat suara ke TPS 05 Desa Palu Rejo, kecamatan Gunung Bintang Awai.

Padahal, jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 261 orang, ditambah 2% sehingga jumlah yang seharusnya didistribusikan adalah 267 surat suara.

"Hal ini menimbulkan kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara di TPS 05 Desa Palu Rejo, berdasarkan C1 pemilihan anggota DPRD Kabupaten/ kota," kata ketua Majelis.

Atas dasar kejadian itu, Majelis pun akhirnya berkesimpulan, bahwa terlapor telah melanggar pasal 350 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, juncto pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.

Terkait petitum pelapor, tentang pembatalan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 05 Desa Palu Rejo, Majelis berpendapat bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hal tersebut.

"Bawaslu tidak berwenang membatalkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 461 ayat (6) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 juncto pasal 36 Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu," tukas Billyo. (BRP/GS).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top