Banner

Wednesday, June 12, 2019

DPRD Gelar Rapat Paripurna III Dalam Rangka Tanggapan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

BARITORAYAPOST.COM (Muara Teweh) - Setelah sebelumnya Pemerintah dan DPRD bersama-sama membahas 3 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rumah Potong Hewan dan Penanggulangan Protitusi dan Perbuatan Asusila. Kali ini, DPRD Kabupaten Barito Utara kembali menggelar Rapat Paripurna III dalam rangka penyampaian jawaban Pemerintah Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Muara Teweh pada, Rabu (12/6/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Barito Utara, Set Enus Y Mebas, dan didampingi oleh Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah dan wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Unsur FKPD, Anggota DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Barito Utara, dan tamu undangan.


Dalam Pidato Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah menyampaikan bahwasanya setelah mengikuti, menyimak dan mempelajari secara seksama pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, yang disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing pada tanggal 19 November 2018 dan tanggal 1 April 2019 yang lalu. Pada prinsipnya fraksi-fraksi dari DPRD menerima Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Rumah Potong Hewan dan Penanggulangan Protitusi dan Perbuatan Asusila, yang diajukan oleh pemerintah kabupaten Barito Utara sebagai materi persidangan untuk dibahas bersama dalam rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Barito Utara.

Baca juga: Ini Rekomendasi Dewan Terkait Sepuluh Masalah Bidang Pendidikan di Barut

Baca juga: Pemkab Barut Sampaikan Apresiasi Pendapat Akhir Fraksi

H. Nadalsyah mewakili pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menyampaikan bahwa semua tanggapan pemerintah dalam menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang belaku. "Kami, selaku Pihak eksekutif sangat mengharapkan masukan, saran dan pendapat guna kesempurnaan produk hukum daerah yang akan dihasilkan, sehingga pelaksanaannya dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tutup Nadalsyah. (Diskominfosandi For BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top