Banner
Pimpinan & Karyawan PT Borneo Alam Kita penerbit Baritorayapost.com Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2019 & Menyambut Tahun Baru 01 Januari 2020

Wednesday, July 17, 2019

Raperda APBD Pertanggungjawaban APBD di Setujui


MUARA TEWEH - Dengan ditetapkannya peraturan daerah (Raperda)tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018, bupati Barito Utara berharapkan kedepannya dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan lebih baik dan makin berkualitas serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Tentunya diperlukan kerja keras, kesamaan visi, misi dan kerjasama eksekutif dan legislatif yang berkesinambungan.         

Lanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Kalteng terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2018 berupa temuan dan rekomendasi, telah ditandaklanjuti dan disampaikan ke BPK RI perwakilan kalteng.

"Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin besar, terutama keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan, hal ini perlu kita sikapi dengan bijaksana, mengingat semuanya itu merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama," terang Nadalsyah, Selasa (16/7).
Karena pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata pembangunan fisik, melainkan juga selaras dengan pembangunan mental spiritual untuk mencapai tujuan pembangunan manusia indonesia seutuhnya.

Sementara dalam pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah (rapaerda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada arapat paripurna DPRD,
Tiga fraksi menyoroti masalah pendidikan di daerah ini. Yakni fraksi  PDI Perjuangan, fraksi Demokrat dan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).


Juru bicara F-Demokrat Surianor SE meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mengupayakan penyediaan guru agama Islam di Sekolah Dasar di semua desa se Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya disarankan dapat mengangkat guru kontrak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

“Kiranya pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan yang kami sampaikan," tegas Surianor.

Juru bicara framsi  PAN Hasrat SAg menyorot soal dana bantuan operasional sekolah (BOS), BOSDA, dan bantuan dari kemendikbud. “Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan dana BOS belum sesuai dengan ketentuan, agar Disdik melakukan pengawasan secara optimal,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Sunario mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara mesti mengatur ulang pemerataan penempatan guru, meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa dan wilayah terpencil. (Ab/Red).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top