Banner

Thursday, September 12, 2019

Pemkab Kapuas Lakukan Penandatanganan MoU dengan Kanwil BPN Kalteng

Penandatanganan nota kesepakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Prov. Kalteng dengan Kantor Pertanahan se-Prov. Kalteng, bertempat di Ballroom M. Bahalap Hotel, Kamis (12/9). 

BARITORAYAPOST.COM (Kapuas) - Dalam rangka penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalteng dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Se Kalteng di Ballroom M. Bahalap Hotel, Kamis (12/9) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P, Pimpinan KPK RI Nana Mulyana, SE., AK., CFE selaku koordinator wilayah 7, Herdra Helmijaya, SE., AK selaku koordinator strategi nasional pencegahan korupsi, Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN Drs. Iskandar Syah, MPA, Bupati/Walikota se-Kalteng, Wakil Bupati/Walikota se-Kalteng, Anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov. Kalteng, Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kalteng, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam agenda kegiatan tersebut pula, Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor bersama seluruh Bupati, Wakil Bupati dan Walikota melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalteng dengan Kantor Pertanahan Provinsi Kalteng.

Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria (Lembaran Negara 1960-104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.


"Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berbenah dan memperbaiki pengelolaan barang milik daerah dengan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan yang baik. Penyelesaian masalah pertanahan, pelaksanaan legalisasi kepemilikan barang milik daerah, pengembangan data pertanahan, survei, pengukuran, pemetaan tematik, pendaftaran tanah dan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan  peran serta dan pelibatan para pemangku kepentingan, khususnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah beserta perangkat dibawahnya. Dengan adanya nota kesepakatan ini, kedepannya akan semakin jelas terkait penyelesaian masalah tersebut". kata Fahrizal Fitri.

Selanjutnya ia berharap hasil dari MoU ini nantinya  dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang baik, efektif dan efisien guna terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan menuju Kalteng yang Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis (BERKAH) serta Peningkatan kerja sama dan pemanfaatan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan percepatan program strategis pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan di daerah. Tandasnya. (Andre/kmnf/mmc)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top