Banner

Wednesday, September 18, 2019

Petisi Penolakan Terhadap Ketua DPRD Non Dayak Bakal Bergulir

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) – Angkatan Penerus Perjuangan Gerakan Mandau Talawang Pancasila (APP-GMTPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tetap bersikeras menolak hasil penetapan Ketua DPRD Kalteng dan Kabupaten/Kota yang bukan orang Dayak. Untuk itu, dalam waktu dekat ini APP-GMTPS Kalteng akan menggulirkan Petisi Penolakannya.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua APP-GMTPS Kalteng, Iber Nahason kepada koresponden baritorayapost.com, Rabu (18/09/2019) kemarin. Organisasi masyarakat (Ormas) pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya Provinsi Kalteng pada gerakan tahun 1953 ini terus bergerak. Pihaknya tegas Ibeng –sapaan akrab pria ini akan tetap konsisten dalam mengawal Hasil Kongres Masyarakat Dayak dalam rangka perdamaian tahun 2001 lalu dan amanah perjuangan para tokoh pembentukan Provinsi Kalteng.

“Falsafah Huma Betang itu pada kondisi ini kita tegakan dengan benar. Pemerintah pusat dan semua masyarakat yang ada di Bumi Tambun Bungai ini tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi budaya Huma Betang yang di anut oleh leluhur masyarakat Dayak secara turun menurun. Tidak boleh sembarangan untuk mewujudkan keadilan di Bumi Tambun Bungai. Artinya keterwakilan kearifan lokal harus ada,” katanya.

Kearifian lokal suku Dayak itu sudah sangat jelas, di mana bumi di pijak maka di situ langit di junjung. Artinya para tamu Huma Betang harus menghomati pemilik Huma Betang yang nota bene adalah Suku Dayak. APP-GMTPS Kalteng melakukan aksi penolakan dan Petisi Penolakan ini sebagai bentuk pengujian terhadap masyarakat Dayak atas keterwakilannya sebagai pemimpin di tanah leluhurnya sendiri.

Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada Ny. Mutiara KH. MA. Usop dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) bersama masyarakat Kalteng dan Ormas yang ada di daerah ini untuk melaksanakan Kongres Masyarakat Dayak tahhun 2019 ini. “Hal ini membuktikan apakah masyarakat Dayak hanya ingin sebagai tamu di rumah sendiri atau memang ingin menjadi tuan di rumah sendiri. Sekarang saatnya kita buktikan keterwakilan Dayak itu dalam bidang pemerintahan dan politik,” kata Ibeng.

Penetapan pimpinan dewan yang tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat Dayak sungguhnya merupakan penghinaan dan menginjak-injak harkat martabat Dayak. Pihaknya mendesak agar hasil rekomendasi Keputusan Kongres Masyarakat Dayak dalam rangka damai konflik etnis pada tanggal 7 Juli 2001 dalam bidang politik dan pemerintahan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Apabila tidak ada unsur keterwakilan masyarakat Dayak sebagai pimpinan DPRD di Tanah Dayak maka pihaknya siap bersama elemen masyarakat untuk turun ke jalan menuntut dicabutnya Surat Keputusan penetapan tersebut. Rekomendasi Kongres Masyarakat Dayak sudah sangat jelas agar memberikan kesempatan dan keleluasan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Dayak melalui pendidikan pada berbagai tingkatan bidang khususnya bidang politik dan pemerintahan.

Memberikan kesempatan dan keleluasan kepada putra putri Kalteng umumnya dan khususnya putra putri Dayak untuk menduduki jabatan-jabatan terutama jabatan strategis di bidang politik, pemerintahan swasta, organisasi masyarakat dan lain-lain.  Mengharuskan partai politik di Kalteng agar memilih putra putri Kalteng umumnya dan khususnya putra putri Dayak sebagai calon legislatif dalam Pemilihan Umum.(Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top