-->
SELAMAT & SUKSES ATAS DILANTIKNYA KEPALA DINAS PUPR BARTIM | YUMAIL J PALADUK, ST.,MAP | OLEH BUPATI BARITO TIMUR AMPERA AY MEBAS, SE.,MM

Thursday, 28 November 2019

Bupati Kotim Tersangka Korupsi, Tetapi Rumah Bupati Kepri Yang Digeledah KPK

BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) - Tersangka korupsi izin tambang, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi terkejut. Terutama saat mendengar rumah Bupati Kepulauan Riau digeledah KPK.

Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kepulauan Riau.

"Dari lokasi itu  telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Supian sebagai tersangka hampir setahun lalu. Supian diduga melakukan korupsi terkait IUP terhadap tiga perusahaan di Kotawaringin Timur.

Tiga perusahaan itu adalah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotim. KPK menduga negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

Lama tak terdengar kasus korupsi yang menjerat Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi kembali disinggung KPK. Kali ini tim KPK bergerak melanjutkan penggeledahan terkait kasus tersebut.

Kotim berada di Kalimantan Tengah, tetapi lokasi yang digeledah KPK berada di Kepulauan Riau.

"Tim KPK menggeledah sebuah rumah di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari. Sejauh ini telah diamankan dokumen-dokumen terkait pengurusan IUP PT Fajar Mentaya Abadi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Proses penggeledahan disebut Febri masih berlangsung. Namun KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Supian sebagai tersangka. Supian diduga melakukan korupsi terkait IUP terhadap tiga perusahaan di wilayahnya.

Tiga perusahaan itu adalah kepada PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining) di Kabupaten Kotim. KPK menduga negara telah merugi senilai Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu.

Kerugian itu dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi, serta kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI, dan PT AIM. (Yes/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top