Banner

Friday, November 15, 2019

Diduga Korupsi Jalan PT Pertamina, Ketua APB Bartim Dipanggil Kejaksaan Tinggi Kalteng

BARITORAYAPOST.COM (Palangkaraya) - Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara (APB) Barito Timur Yulius dipanggil Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

Demikian bunyi dokumen yang beredar dan sampai ke redaksi baritorayapost.com.

Yulius diminta datang untuk menghadap ke jaksa penyidik Lutchas Rohman SH dan Rahmad Isnaeni SH pada Rabu 20 November 2019. Surat bertanggal 13 November 2019 tersebut ditandatangani Asisten Pidana Khusus, Adi Santoso SH MH.

Keperluan untuk diminta keterangannya berkaitan dengan dugaan korupsi penyimpangan dalam pengelolaan Jalan Pertamina oleh Asosiasi Pertambangan Batubara (APB) Bartim sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

Penyimpangan dalam pengelolaan itu, demikian bunyi dokumen tersebut, "Berpotensi merugikan keuangan negara/daerah."

Panggilan Kejaksaan Tinggi ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print.11/O.2/Fd.1/10/2019.

Sebagaimana diketahui, APB Bartim menarik pungutan terhadap ratusan armada truk yang melintas di Jalan Pertamina di Barito Timur setiap hari. Pungutan itu ditarik sejak keluarnya surat Bupati Barito Timur Zain Alkim bernomor 55/Tahun 2010 hingga triwulan I Tahun 2019.

Dalam sebuah dokumen yang diperoleh baritorayapost.com, dalam setahun terakhir APB Bartim yang sudah bermetamorfosa (berubah bentuk untuk mengelabuhi pihak lain) menjadi  Perkumpulan Pertambangan Batubara (PPB) Bartim, telah mengumpulkan dana pungutan atas Jalan Pertamina sebesar Rp41,70 miliar.

Diperkirakan, sejak tahun 2010 hingga April 2019 , APB Bartim telah mengumpulkan uang pungutan triliunan rupiah.

Dan meski dalam SK Bupati Bartim No.55/Tahun 2010 itu pungutan tersebut dimaksudkan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi tidak ada setoran sama sekali ke Kas Daerah Barito Timur.

Demikian pula, para Kepala Desa yang ada di deretan Jalan Pertamina sepanjang 60 km, mengaku tidak menerima sumbangan/kontribusi dari ABP Bartim. 

Sebagaimana diberitakan baritorayapost.com, para Kepala Desa mengaku, paling sesekali menerima bantuan antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

Pertanyaannya, kemana dana hasil pungutan yang mencapai triliunan rupiah itu? Jaksa penyidik semoga cepat mendapat jawabannya. (Yes/Red/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top