Banner

Saturday, November 30, 2019

Kenapa PT SEM-Rimau-APB Ngotot Tak Mau Kerjasama Dengan PT Patra Jasa? Ini Rahasianya!

BARITORAYAPOST.COM (Palangkaraya) - Rapat koordinasi yang diselenggarakan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (28/11/2019) tentang jalan hauling PT Pertamina di Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tampak sebagai indikasi, bahwa soal ini belum akan tuntas dalam waktu dekat.

Salah satu poin penting adalah, Gubernur mau membentuk tim inti untuk mengkaji kembali jalan hauling PT Pertamina sepanjang 60 km itu. Selain itu, dengan keras Gubernur melarang PT SEM atau Asosiasi Pertambangan Batubara APB Bartim maupun Asosiai Angkutan Batu Bara AABB Tumpuk Natat untuk menggerakkan massa.

Poin penting berikutnya, Gubernur Kalteng akan menghadap Menteri BUMN Erick Thohir untuk membantu penyelesaian ini. Terutama agar asset BUMN itu diserahkan dan dikelola pemerintah daerah.

Sudah terbayang, hal ini tidak akan cepat ketemu solusinya. Tetapi sebenarnya apa yang ada di balik kisah ini, sehingga soal jalan hauling PT Pertamina ini tampak alot dan bertele-tele? Mengapa PT SEM dan APB plus AABB tak mau kompromi?.

Jawabnya satu dan sederhana. Yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara (APB) Bartim yang berafiliasi dan menginduk ke Rimau Group (PT SEM dan Rimau Indonesia) tak mau melepaskan jalan tersebut ke PT Pertamina/PT Patra Jasa. Mengapa? Karena jalan itu adalah mesin uang bagi APB. Yang dengan memberlakukan pungutan per rit batu bara, bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun.

Sebagaimana diketahui, sejak keluarnya SK Bupati Bartim No55/Tahun 2010, APB Bartim bertindak sebagai pengelola jalan sepanjang 60 km tersebut. Hanya saja dalam SK Bupati No.55/2010 itu nama pemilik jalan, yaitu PT Pertamina tak disebut-sebut. Inti ceritanya, diam-diam APB masih mengelola jalan tersebut hingga April 2019.

Dalam setahun terakhir, APB masih menagih ke 13 perusahaan pengguna jalan hauling sebesar Rp52,222 miliar. Dari tagihan sebesar itu, hanya terkumpul Rp41,70 miliar. Masih ada Rp10 miliar tak tertagih. Ada beberapa alasan mengapa beberapa perusahaan tak mau membayar. “Kinerja APB dalam mengelola jalan tersebut buruk,” kata salah seorang manager di satu perusahaan berinisial B.

Pimpinan perusahaan batubara berinisial M menyatakan, “Selain pengelolaan jalan tidak serius, asal-asalan, penggunaannya juga tidak terbuka, tidak ada laporan yang transparan, ” tuturnya kepada baritorayapost.com. “Karena APB tidak serius memelihara jalan, malah kita melakukan penyiraman sendiri jalan yang kita lalui. Ngapain kami membayar ke mereka kalau begitu,” lanjutnya.

De facto di lapangan Asosiasi Pertambangan Batubara (APB) Bartim masih menguasai jalan hauling tersebut sampai April 2019. Hal ini juga ditandai dengan perubahan nama APB menjadi Perkumpulan Pertambangan Batubara (PPB) Bartim. Perubahan nama organisasi itu tercatat dengan Akta Notaris Nomor 2, dan Pengesahan Kemenkumham AHU-0003985.AH.01.07.TAHUN 2019.

Dengan nama baru itu, mereka mempersiapkan dengan program baru dalam mengelola jalan hauling PT Pertamina itu. Tampaknya momentum ini dianggap sebagai era baru bagi asosiasi ini untuk mengelola jalan ini lebih jelas dan konkrit. Yaitu dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2019 dan seterusnya.



Dari skema RAB Perkumpulan Pertambangan Batubara (PPB) itu, terlihat jelas bahwa sebenarnya biaya pemeliharaan jalan hauling itu hanya Rp2,66 miliar saja. Dijelaskan pula di situ bahwa panjang jalan itu riil yang dipelihara di lapangan hanya 37 km. Sudah bisa dibayangkan, jika pada saat terakhir APB mengumpukan Rp41,70 miliar, maka margin yang dikantongi APB sebesar Rp39,04 miliar.

Karena itu, bisnis jalan hauling ini sangat menggiurkan. Biaya pemeliharaan sepanjang tahun 2018 tak sampai  Rp3 miliar.

Inilah salah satu alasan mengapa APB yang berubah nama menjadi PPB yang menginduk ke PT SEM itu ngotot menolak kehadiran PT Patra jasa/Pertamina.

Alasan berikutnya, Andi Usman, orang penting di APB/SEM di dalam rapat dengar pendapat DPRD Barito Timur Oktober lalu dengan kekeuh mengaku APB masih memiliki payung hukum untuk tetap mengelola Jalan Pertamina. Payung hukum itu adalah SK Nomor 55/2010 yang ditandatangani Bupati Bartim Zain Alkim. Lucunya, di ruang rapat DPRD Bartim itu pula Zain Alkim (yang kini menjadi anggota dewan) dengan tegas menyatakan, SK No. 55/2010 hanya berlaku setahun semenjak ia tandatangani. Itu bisa dibilang APB mengelola Jalan Pertamina secara tidak legal.

Alasan lain mengapa mati-matian PT SEM pimpinan Ahong tak mau kerjasama dengan PT Patra Jasa? Karena PT SEM telah membohongi induknya, yaitu Agritrade Resources Limited yang berkantor di Hong Kong. Di dalam Laporan Tahunan 2019 Agritrade Resources Limited disebutkan, PT SEM mendapat hak eksklusif melalui tender untuk mengelola Pertamina Road selama 10 + 10 tahun!

Baca Juga:

Di Hong Kong PT SEM Mengaku Mendapat Kontrak Ekslusif Jalan Hauling 10+10 Tahun dari Pertamina

Ironis !! Laba Bersih PT SEM Tahun 2019 Rp 1,23 Triliun. Bandingkan APBD Bartim Hanya Rp954 Miliar

Dengan bangga Agritrade menyebut dalam Laporan Tahunannya, “The exclusive 10 + 10 years tender awarded by Pertamina”. Tentu saja klaim ini disangkal mentah-mentah oleh menagement PT Pertamina.

Beberapa alasan inilah mengapa dengan segala cara PT SEM (Ahong) tak mau tandatangan bekerjasama dengan PT Patra Jasa.  

Baca Juga:

Menyimak Laporan Agritrade Resources, PT SEM Memang Tidak Punya Program CSR

PT SEM Adalah Perusahaan Asing. Mengapa Demikian Kuat di Bartim?

Perlu diketahui, Agritrade adalah listed company di Hong Kong. Kalau terbongkar bahwa selama ini terjadi ‘pat-gulipat’ di PT SEM di Indonesia, maka kalang kabutlah para investor di Hong Kong Stock Exchange. (Yes/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top