Banner

Saturday, November 30, 2019

Lokalisasi "Pal 12" Bukit Sungkai Ditutup

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) - Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota  Palangka Raya terhadap masyarakat agar mendapatkan pekerjaan secara layak tanpa menimbulkan masalah sosial, Walikota menyatakan kawasan wilayahnya harus bebas  prostitusi.

Hal tersebut juga sebagai wujud dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap keputusan pemerintah pusat bahwa Indonesia Bebas lokalisasi prostitusi pada tahun 2019 yang ditandai dengan dilaksanakannya Deklarasi Penutupan Lokalisasi Bungkit Sungkai dan Gerakan Palangka Raya bebas Prostitusi, yang digelar di Gedung Palampang Tarung Palangka Raya, Jumat (29/11/2019) sore.

Acara deklarasi ini dihadiri secara langsung Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, sejumlah kepala OPD dan unsur Forkopimda terkait.

Dihadapan puluhan PSK dari Lokalisasi Km 12 Bukit Sungkai Palangka Raya, Fairid menyebutkan, penutupan lokalisasi bukanlah kebijakan yang memutuskan rantai perekonomian pihak-pihak yang terkait. Namun penutupan lokalisasi adalah merupakan wujud kepedulian pemerintah, agar semua masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan secara layak.


“Penutupan ini bukan berati pemerintah ini kejam, tidak sama sekali. Pemerintah disini peduli kepada semua warga agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa ada permasalahan sosial,” tuturnya.

Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa rencana pembebasan lokalisasi prostitusi di Kota Palangka Raya sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Namun karena keterbatasan anggaran baru saat sekarang penutupan lokalisasi dapat dilakukan," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya Akhmad Fauliansyah menjelaskan, meskipun secara resmi lokalisasi Km 12 ditutup, Bukan berarti PSK yang selama ini bekerja di Km 12 harus dipaksa untuk dipulangkan.

“Ya, dari mereka ini banyak yang menolak untuk dipulangkan. Mereka lebih memilih mencari pekerjaan lain, Bagi mereka yang tidak mau dipulangkan, maka tidak akan diberi pesangon. Kita tidak bisa memaksa, karena mereka menolak dipulangkan, kita hargai itu, sebab ini merupakan hak sebagai warga negara "bebernya.

Adapun PSK yang beraktivitas di Pal 12 Bukit Sungkai itu berasal beberapa daerah seperti dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Provinsi Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan bahkan asli penduduk lokal dari Kalimantan Tengah.

Walaupun demikian, lanjut Fauliansyah, pemerintah akan berupaya bekerja sama dengan dinas tenaga kerja agar nantinya para PSK yang tidak mau dipulangkan, bisa ditampung dan dibina hingga mempunyai keterampilan untuk bekerja.

Salah satu PSK yang hadir pada deklarasi itu mengaku menyayangkan penutupan tempat kerjanya itu. Menurutnya pemerintah seharusnya membereskan warung prostitusi yang ilegal di pinggiran jalan terlebih dahulu.


“Komplek itu kan resmi, bersih, rutin cek kesehatan. Kenapa yang dipinggir jalan seperti di kawasan jalan lingkar luar tidak dibereskan,” tukasnya.

Namun terlepas dari itu dirinya mengaku, akan membuka usaha baru dengan menjual bahan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Setidaknya hanya menjual sembako ataupun bahan bakar minyak, itu saja,” tandasnya singkat. (Adr/Mc/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top