Banner
Pimpinan & Karyawan PT Borneo Alam Kita penerbit Baritorayapost.com Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2019 & Menyambut Tahun Baru 01 Januari 2020

Monday, December 2, 2019

Mengapa PT Pertamina Harus Mengelola Kembali Aset Miliknya? Ini Dasar Hukumnya

BARITORAYAPOST.COM (Palangkaraya) - Penataan dan pengelolaan aset BUMN seperti Jalan Pertamina sepanjang 60 km di Barito Timur, merupakan kewajiban PT Pertamina. Mengambil alih dan menata kembali pengelolaan asset dari tangan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, adalah kewajiban.

Mengelola sendiri aset dari tangan pihak-pihak yang tidak berhak merupakan keharusan. Menyudahi pengelolaan sewenang-wenang karena hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, merupakan kewajiban moral bagi sebuah BUMN seperti Pertamina.

Percepatan penataan dan optimalisasi pengelolaan aset, merupakan keharusan bagi BUMN tersebut. Apalagi terhadap asset yang selama sekian puluh tahun terlantar. Penataan dan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip good governance dan good corporatae governance, mderupakana salah satu cara untuk mencapai tujuan. Yaitu menjadikan aset tersebut selain menciptakan keuntungan, juga memberi kemaslahatan yang lebih luas bagai masyarakat.

Hal ini merupakan inti dari MoU tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset BUMN. Yaitu MoU antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MoU ini ditandatangani pada 5 April 2017 di Medan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Jaksa Agung RI HM Prasetyo.

Sebagaimana sering dikemukakan Presiden Joko Widodo, agar bisa dilakukan percepatan penataan aset, termasuk di dalamnya percepatan pembanguan infrastruktur, maka perlu terobosan-terobosan. Dan memang buktinya jelas, semua pembangunan infrastruktur yang selama ini mangkrak, di tangan Presiden Joko Widodo semua itu bisa berjalan.

Nah, agar percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan asset BUMN itu bisa dilaksanakan, maka selain payung hukum, juga perlu kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku tugas.

Baca Juga:

Kenapa PT SEM-Rimau-APB Ngotot Tak Mau Kerjasama Dengan PT Patra Jasa? Ini Rahasianya!

Di Hong Kong PT SEM Mengaku Mendapat Kontrak Ekslusif Jalan Hauling 10+10 Tahun dari Pertamina

Ironis !! Laba Bersih PT SEM Tahun 2019 Rp 1,23 Triliun. Bandingkan APBD Bartim Hanya Rp954 Miliar

Dalam pengantar MoU itu disebutkan, Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN. “Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan/tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance/Good Corporate Governance).”

Apa saja cakupan dan kewenangan Nota Kesepahaman ini dalam  mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN?

Secara rinci disebutkan sebagai berikut:
 a. memberikan perlindungan hukum atas aset BUMN;
b. memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset BUMN;
 c. membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan kepemilikan aset/tanah yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur;
 d. membantu BUMN dalam melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan penugasan pemerintah dan dalam pengembangan usaha BUMN;
e. membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;
f. membantu BUMN dalam melakukan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset;
g. memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum; dan 
h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.

Berikutnya, seperti apa ruang lingkup tugas setiap kementerian/badan/instansi dalam produk hukum ini dalam melaksanakan tugas kerjasama/koordinasinya? Berikut rincianya.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pertukaran data dan/atau informasi;
b. pengamanan;
c. percepatan proses perpanjangan penerbitan surat/dokumen kepemilikan aset/tanah BUMN;
d. percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;
e. pembebasan lahan oleh BUMN;
f. percepatan proses administrasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur BUMN;
g. pemulihan aset BUMN;
h. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN;
i. penegakkan hukum; dan
j. tindakan lain yang diperlukan.

Dengan dasar dan petunjuk yang sangat rinci, baik mengenai cakupan kewenangan dan ruang lingkup di atas, diharapkan keenam instansi tersebut bisa saling mendukung dan mengisi. Terutama dalam penataan aset maupun pembangunan infrastruktur secara nasional.

Baca Juga:

Menyimak Laporan Agritrade Resources, PT SEM Memang Tidak Punya Program CSR

PT SEM Adalah Perusahaan Asing. Mengapa Demikian Kuat di Bartim?

Karena itu, setiap tindakan yang bersifat menghambat atau menghalangi upaya-upaya penataan dan pengelolaan aset BUMN bisa dimaknai sebagai tindakan melawan hukum. (Yes/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top