Banner
Pimpinan & Karyawan PT Borneo Alam Kita penerbit Baritorayapost.com Mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2019 & Menyambut Tahun Baru 01 Januari 2020

Monday, December 2, 2019

Pengelolaan Jalan Hauling Pertamina, Dorong Percepatan Pembangunan Bartim

BARITORAYAPOST.COM (Palangkaraya) - Pemerintah Presiden Joko Widodo bersicepat dengan waktu. Dan bermaksud mengajak masyarakat Indonesia Tengah dan Timur untuk mengejar ketertinggalan.

Masyarakat Papua, Sulawesi, NTT dan bahkan Kalimantan tidak boleh terlalu lama menderita. Maka diciptakanlah tol laut, Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, dan dibangunlah pusat-pusat pertumbuhan. Bahkan, Presiden Jokowi membeli Satelit, dengan tujuan agar seluruh wilayah Nusantara terambah dan menikmati sarana informasi dan komunikasi yang merata.

Langkah-langkah spektakuler juga ditempuh Presiden Jokowi. Sebagai contoh, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibukota RI Ke Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.

Semua pihak, termasuk PT Pertamina, didorong agar bisa menata dan mengelola aset-aset yang selama ini mandul dan mangkrak. Tujuannya adalah membangkitkan perekonomian rakyat di sepanjang pedalaman Barito Timur (Bartim) ini. Dengan aset yang dimilikinya, PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Patra Jasa, bisa menghidupkan dan menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah Barito Timur dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebanyak 12 desa di sepanjang hauling road.

Dalam hal ini, BUMN selain mendapat tugas untuk mendapatkan pemasukan kepada daerah dan Negara, juga yang terpenting adalah menjalankan tugas social obligation (kewajiban sosial). Dengan menjalankan social obligation ini, maka tidak boleh lagi masyarakat di desa-desa itu hanya menjadi penonton seperti selama ini.

17 Sertifikat.
Karena tugas-tugas itulah, tampaknya jalan hauling PT Pertamina sepanjang 60 Km yang terbentang dari Desa Bentot  Kecamatan Petangkep Tutui hingga Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barrito Timur, Kalimantan Tengah harus segera dikelola kembali.

Ruas jalan sepanjang itu, sebagian besar sudah bersertifikat hak pakai atas nama PT Pertamina. Ada 17 sertifikat hak pakai berdasarkan akta pelepasan hak Nomor 251 tahun 1967, Nomor 251 tahun 1968, Nomor 296 tahun 1972, Nomor 297 tahun 1972 dan Nomor 298 tahun 1972.

Bukti 17 Sertifikat  hak pakai tersebut merupakan bukti yang kuat dan sah PT Pertamina atas aset jalan yang terletak di Desa Bentot sampai dengan Desa Telang Baru, termasuk landing site di Desa Telang Baru. Hal tersebut juga dinyatakan pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung RI nomor B-350/G/Gph.1/08/2017, tangga| 16 Agustus 2017.

Jalan Pertamina sendiri pada dasarnya merupakan aset dari penyertaan modal pemerintah kepada Pertamina melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2008. Dan memang, setelah diteliti oleh Kejaksaan Agung sebagai Pengacara Negara, dinyatakan bahwa, “Aset tersebut merupakan jalan khusus yang kewenangan pengelolaannya sepenuhnya merupakan hak PT Pertamina.”

Pertanyaannya, mengapa meski sudah ada payung hukum sedemikian kuat antara enam stake holder utama dalam pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset PT Pertamina yang berupa jalan hauling ini demikian bertele-tele dan alot?

Pertama, jalan hauling sudah terlalu lama dikelola oleh pihak yang tak berhak, tetapi merasa paling berhak. Sudah terlalu lama mengeruk keuntungan dengan mudah, dan karena itu tak mau melepaskannya.

Kedua, kebijakan pemerintah daerah (dan DPRD) yang dari awal sudah salah. Misalnya SK Bupati Bartim Nomor 55 Tahun 2010 yang sama sekali tidak menyebut/tidak mengakui bahwa jalan tersebut adalah asset PT Pertamina.

Ketiga, maksud pengelolaan sudah diselewengkan/disalahgunakan sejak awal. Misalnya tujuannya untuk menggairahkan kehidupan ekonomi daerah, dan memberi pemasukan ke keuangan daerah. Tetapi tujuan itu tidak pernah terwujud.

Keempat, hasil pungutan ratusan miliar rupiah bahkan diperkirakan triliunan rupiah (sejak 2010) lebih banyak untuk foya-foya pengelola, pejabat dan para tokoh. Tidak pernah ada audit, tidak ada transparansi.

Sebaliknya, yang jelas transparan adalah fakta menyedihkan di  desa-desa sepanjang jalan hauling. Para Kepala Desa justru mengeluh tidak pernah mendapat bantuan CD (community development), apalagi CSR.

Kelima, sebagaimana kita baca di dalam Laporan Tahunan induk perusahaan PT SEM (Agritrade Resources Limited), bahwa diam-diam PT SEM telah mendapat hak/kontrak ekslusif (awarded by Pertamina) atas jalan hauling tersebut selama 10 + 10 tahun.

Sudah pasti  hal ini disangkal pihak PT Pertamina. Celakanya klaim bodong PT SEM ini dibongkar sendiri oleh induk perusahaannya (Agritrade) di dalam laporanTahunan 2019.

Baca Juga:

Mengapa PT Pertamina Harus Mengelola Kembali Aset Miliknya? Ini Dasar Hukumnya

Kenapa PT SEM-Rimau-APB Ngotot Tak Mau Kerjasama Dengan PT Patra Jasa? Ini Rahasianya!

Di Hong Kong PT SEM Mengaku Mendapat Kontrak Ekslusif Jalan Hauling 10+10 Tahun dari Pertamina

Ironis !! Laba Bersih PT SEM Tahun 2019 Rp 1,23 Triliun. Bandingkan APBD Bartim Hanya Rp954 Miliar

Nah, karena klaim inilah, maka PT SEM  bersama group-group/asosiasi afiliasinya mati-matian menghalangi PT Pertamina/Patra Jasa untuk mendapatkan kembali dan mengelola asset miliknya.

MoU Menteri BUMN
Dalam rangka tugas negara untuk melakukan pendataan, dan pengelolaan aset-aset BUMN inilah Menteri BUMN kala itu Rini M Soemarno menjalin kerjasama lintas kementerian/lembaga. Maka ditandatanganilah Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian BUMN dengan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MoU Tentang Percepatan Pembangunan Infrastrtuktur dan Penataan Aset BUMN itu memiliki cakupan dan kewenangan khusus atas BUMN. Disebutkan, beberapa langkah khusus dalam penataan dan penyelamatan asset BUMN.

Beberapa poin diantaranya:
f. membantu BUMN dalam melakukan pengamanan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset;
g. memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum; dan
h. memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.

Baca Juga:

Menyimak Laporan Agritrade Resources, PT SEM Memang Tidak Punya Program CSR

PT SEM Adalah Perusahaan Asing. Mengapa Demikian Kuat di Bartim?

Karena itu, tidak mengherankan jika dalam mengurus jalan hauling PT Pertamina ini pihak Kejaksaan Agung RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Kapolri tampak all-out. (Adv/Res/Red/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top