Thursday, January 16, 2020

Dasar Hukum Ibu Kota RI Baru Rampung Disiapkan

BARITORAYAPOST.COM (Jakarta) - Dasar hukum rencana pemindahan ibu kota RI yang baru sudah selesai disiapkan.

Dasar hukum itu adalah segala aspek legislasi yang akan menjadi payung hukum atas pemindahan ibu kora negara baru tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Dasar hukum itu meliputi naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Hal ini merupakan pemenuhan atas janji Presiden Jokowi, bahwa RUU Pemindahan Ibukota akan diserahkan ke DPR pada Januari 2020 ini.

Lebih lanjut Suharso menjelaskan, pengelolaan ibu kota, nantinya akan dibentuk badan otoritas setingkat kementerian.

Digambarkannya, badan otoritas ini kelak akan menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh (saat terjadi gempa dahsyat tahun 2006). Sehingga melibatkan banyak kementerian di dalamnya.

“Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut."

Sebagaimana diberitakan, ibu kota baru nanti akan berlokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Lahan yang dibutuhkan mencapai  256.000 hektare. Dengan kawasan inti 56.000 hektare. (Yes/Red/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top