Thursday, February 13, 2020

Staf Wakil Kepresidenan Ajak DPRD dan Pemkab Mura Susun Raperda Hukum Adat

Rahmanto (kiri) bersama Staf Wakil Kepresidenan Yando Zakari. 

BARITORAYAPOST.COM (Puruk Cahu) - Staf Wakil Kepresidenan bidang masyarakat hukum adat, Yando Zakari bersilaturahmi ke-Kantor DPRD Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu (12/02/2020).

Dengan tujuan meminta kerjasama eksekutif dan legislatif untuk merancang Peraturan Daerah (Raperda) terkait Hukum Adat.

Kedatangan Yando Zakari didampingi langsung oleh, Syahrudin, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), beserta para pemangku adat, yakni perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, Simpun Sampurna dan Edy Taupan. 

Pentingnya merancang Raperda supaya ada pengakuan terkait hukum adat. Dimana dalam satu daerah harus memperhatikan  faktor adat.

Dalam hal itu Yando Zakari mengatakan, "Maksud  kunjungan saya ini, menyampaikan pentingnya Raperda itu kepada DPRD yang bekerjasama dengan  pemerintah daerah khususnya Kabupaten Mura."



Supaya, demikian lanjut Yando, "Semua pihak hukum tertulis dengan hukum adat bisa bekerja sama dalam menyukseskan kedamaian,yakni dalam satu tujuan menjujung tinggi NKRI."

Hukum adat juga menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama,” katanya.

Untuk mencapai Mura Emas tahun 2030, ungkap Yando saat pertemuan di ruang kerja Waket II DPRD yang juga ketua DPC PKB  Mura, Rahmanto.

Menurut Yando juga, "Apabila keberadaan masyarakat hukum adat ini belum ada pengakuan dari pemerintah daerah, maka dipastikan cita-cita Mura Emas tahun 2030 akan sulit terwujud."

Tidak hanya itu, Yando juga meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa fokus untuk menyelesaikan tata batas antar desa dan kecamatan, serta sekaligus membuat peta desa.

“Karena wilayah masyarakat adat ini penting agar hak-hak masyarakat adat terlindungi,dimana sekarang ini keberadaan hutan adat bukan lagi dipandang sebagai hutan negara berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Yando.

Rahmanto Muhidin, menyambut baik kedatangan Staf Kepresidenan Hukum Adat tersebut.

“Masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mura ini secara de facto memang ada, karena dari dulu memang sudah hidup, tumbuh dan berkembang.

Namun secara de jure yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan inventarisasi, pemetaan dan validasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat,” jelas Rahmanto.

Dalam hal ini Rahmanto mengajak, "Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan dalam satu tujuan meningkatkan kebersamaan,dimana tujuan baik yang disampaikan oleh Yando tetunya akan menjadi pembahasan kita bersama anggota DPRD Mura ini," tutup Rahmanto. (Fer/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Berita Terkait

Back to Top