Friday, March 20, 2020

Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Di Bartim Menuai Polemik, Ini Penjelasan Dari Sekda!

Sekretaris Daerah Barito Timur, Ir. Eskop, MAP. 

BARITORAYAPOST.COM (Tamiang Layang) - Pelaksanaan Seleksi perangkat desa berbasis computer Asissted Test (CAT) di kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, menuai polemik. Hal tersebut menjadi catatan penting yang dialami petinggi Bartim, karna 104 orang perangkat desa non aktif menggugat dan menyelesaikan permasalahan tersebut ke ranah hukum.

Sebelumnya, melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) berdasarkan alat bukti yang diserahkan dengan surat kuasa nomor : 007/SK/ADV.PHRI/II/2020 secara eCourt atau Layanan Pendaftaran Perkara Online. Dengan kesepakatan yang dibahas pada forum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bartim.

Sesuai dengan bukti tercatat, Pendaftaran Perkara (e-Filing) tanggal pendaftaran 29 Februari 2020 nomor pendaftaran secara online PN TML-022020SI3 jenis perkara Gugatan, status pendaftaran Perkara Terdaftar, didampingi kuasa hukumnya para penggugat telah ajukan gugatan kepada petinggi Bartim dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Hal tersebut menjadi pembahasan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Ir. Eskop, MAP, kepada awak media Baritorayapost.com, dijelaskannya, bahwa Seleksi perangkat desa itu perlu dilakukan, melihat cara administrasi dalam menangani Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilakukan perangkat desa sebelumnya sangat lambat, sehingga menghambat proses anggaran yang berdampak pada pembangunan desa tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

"Nanti akan kita cek berapa desa yang sudah menyelesaikan laporan. Saat ini dari 101 desa baru 6 desa yang menyelesaikan rencana anggaran, berarti 95 desa yang belum menyelesaikan pengajuan rencana anggaran desa," ucap Eskop di kantornya, Rabu (18/03/2020).

Pada wawancara tersebut, Eskop mengungkapkan bahwa sistem penggunaan anggaran desa harus sesuai aturan. Bila syarat sudah lengkap, APBDes sudah clear, lalu boleh meminta anggarannya supaya ditransfer dari Pusat. "Nah, kalau APBDes nya belum siap, belum clear dievaluasi, kaya apa pembangunan desa," terang Eskop.



Menurut Eskop, bila aparat desa tidak mampu mengelola APBDes, yang hanya selalu membayar orang-orang dari luar, sampai kapanpun administrasi desa terhambat terus. Oleh karna itu kami melakukan Seleksi dengan merekrut orang-orang pintar yang bisa melakukan pekerjaan ini. "Itu awal pemikiran kami, sehingga perlu kita lakukan tes kepada perangkat desa," tegas pria yang tidak lama lagi Pensiun sebagai pegawai negeri.

Baca Juga:

Gugatan Kepada Petinggi Bartim Terkait Seleksi Perangkat Desa Ditanggapi, Ini Jawabannya!

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembangunan desa berjalan dengan baik. Eskop juga menyebutkan bahwa Kepala desa tidak sembarangan dalam memilih perangkat desa. Perangkat yang dipilih harus berkompetensi, sesuai aturan Undang Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, lalu Permendagri 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berbunyi, pengangkatan perangkat desa harus dengan seleksi.

Diteruskan Eskop, seperti yang diketahuinya, kalau di lihat pada UU yang baru itu, pendidikannya minimal SLTA, namun setelah diangkat menjadi perangkat desa dengan ketentuan baru, mereka tidak lulus. Maka sampai hari ini anggaran desa tahun 2020 baru 6 desa yang sudah selesai, dan diketahui saat ini sudah hampir akhir bulan Maret.

Baca Juga:

Merasa Dibuang, 104 Perangkat Desa Non Aktif Gugat Petinggi Bartim

Petugas di desa sampai saat ini belum selesaikan administrasi. "Mau kah kita sampai 100 tahun petugas tetap tidak bisa melakukan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sebelumnya tidak dilakukan seleksi dan baru kali ini, jadi semaunya siapa yang dipilih. Saat ini kita konsisten harus melalui seleksi dan dilakukan tes untuk perangkat desa, lanjut Eskop.

"Kami se yakin-yakinnya bahwa Pemerintah Daerah tidak akan melakukan tindakan melawan hukum. Coba bedah aturan kita itu, dimana kelemahan pemerintah daerah yang sampai digugat bahwa kita melanggar hukum. Secara nyata bila kepala desa mengangkat perangkat desa yang tidak melalui seleksi itu yang melanggar hukum, kalau memang begitu kita bisa tuntut balik mereka," pungkasnya (YCP/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Back to Top