Selamat Hari Bhayangkara Ke- 74 | Kamtibmas - Kondusif - Masyarakat Semakin Produktif | Selamat Hari Bhayangkara ke-74

Thursday, June 4, 2020

Tanggapi Surat Laporan Bupati, H Supriatna Menilai Tindakan Ketua DPRD Bartim Masih Dalam Kewajaran


H Supriatna, SPd.,MM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Barito Timur, saat diwawancarai di kediamanya pada, Rabu (03/06/2020).  

BARITORAYAPOST.COM (Tamiang Layang) - Bergemingnya perihal surat laporan Bupati Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, dengan nomor: 180/14/HUK/V 2020, yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD perihal laporan dugaan adanya pelanggaran Tata Tertib (Tatib) oleh Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio, Kader Partai Golkar ini, di tanggapi secara khusus oleh H Supriatna, SPd.,MM, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar).

Menurut H Supriatna tindakan yang dilakukan kadernya masih dalam kewajaran, melihat bahwa sebagai Dewan memiliki tugas dan fungsi, paling tidak ada tiga, disamping hak-hak lainnya, yakni legislasi atau tugas DPRD membuat Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah daerah, kemudian budgeting atau penganggaran dan pengawasan, tuturnya kepada baritorayapost.com di kediamannya. Rabu (03/06/2020).

“Kami dari DPD Partai Golkar tidak menyinggung banyak terkait masalah ini. Yang jelas, kami menganggap bahwa masih dalam kewenangan DPRD dan masih dalam kewajaran, terkait dengan tugasnya dalam penganggaran yang transparansi," ucap mantan Ketua DPRD Bartim yang pertama kali menduduki kursi Ketua selama dua periode sejak pemekaran kabupaten.

Sebelumnya, Pria yang sudah terbilang pakar dalam dunia politik ini tanggapi Surat Bupati Bartim, selaku Pelapor menerangkan dalam surat, bahwa Ketua DPRD Bartim sebagai Terlapor menyebut Bupati Bartim “Ada indikasi tidak transaparan dalam penganggaran alokasi dana penanganan Covid- 19 di Bartim," lanjutnya.

Ia menjelaskan dalam isi surat laporan bupati bartim yang mempertanyakan surat keabsahan Ketua DPRD Bartim, karena harusnya Ketua DPRD Bartim melakukan rapat internal terlebih dahulu dalam meminta keterangan Kepala Daerah, terhadap suatu hal atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, berdasarkan Tatib DPRD Bartim.

Lebih lanjut, dirinya menanggapi bahwa kedudukan DPRD adalah sejajar dengan Pemerintah Daerah sebagi mitra, oleh karena itu baik DPRD ataupun Pemerintah Daerah tidak bisa saling menjatuhkan, hendaknya kedua lembaga ini saling bahu-membahu untuk kemajuan Bumi yang bermoto 'Jari Janang Kalalawah' Bartim.

"Hak pengawasan inilah salah satu tugas pokok, bagaimana DPRD itu mengawasi jalannya pemerintahan, baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah," papar H Supriatna.

Sebagaimana kita ketahui bersama diera reformasi ini, DPRD maupun pemerintah daerah harus transparan, artinya baik penganggaran maupun hal lainnya harus diketuhui semua pihak, baik itu oleh DPRD sendiri, nanti dia bisa melakukan pengawasan sendiri, maupun masyarakat secara keseluruhan' "Selain itu, masyarakat pun berhak mengetahui terhadap pengganggran atau mengakses informasi tersebut," jelas H. Supriatna.

Diteruskannya, sesuai dengan Tatib yang saya ketahui, bahwa Ketua DPRD itu mewakili lembaganya, maka Ketua lah yang menandatangani surat-menyurat keluar baik ke Pengadilan, ke masyarakat maupun surat lainnya.

Apabila Ketua DPRD berhalangan baru dilimpahkan kepada salah satu Wakil Ketua, itulah yang disebut dengan kolektif, kolegial. Terkecuali kalau Perda tentang APBD atau yang lainnya, baru secara bersama-sama dengan eksekutif menandatanganinya.

Sisi lain dituturkan mantan ketua DPRD Bartim pada Periode 2003-2004 dan 2004-2009 yang sudah merasakan seluk-beluk politik ini, pun juga sudah memanggil yang bersangkutan maupun fraksi, atas permasalahan tersebut.

Menurut keterangan Ketua Fraksi maupun Ketua DPRD dan data-data yang disampaikan, maka H. Supriatna beranggapan belum ada yang melanggar kode etik, karena pelanggaran kode etik merupakan suatu perilaku, misalnya asusila atau yang sifatnya merugikan lembaga DPRD.

“Kalau hanya sekedar mempertanyakan, sesuai dengan koridornya, sesuai fungsi dan tugasnya wajar saja, DPRD tidak bisa dipersalahkan karena DPRD juga punya hak Imunitas, baik dia berbicara didepan sidang maupun diluar, sepanjang itu berkaitan dengan tugas pokoknya, tidak bisa dituntut secara hukum maupun oleh Badan Kehormatan DPRD Bartim," tegasnya.

H. Supriatna juga menyatakan bahwa pihaknya selaku pengurus Partai Golkar akan mematau perkembangan masalah tersebut. "Yang jelas kami tentu akan membela kader kami, apalagi itu sesuai dengan koridor hukum yang ada dan sesuai Tatib," tutupnya.

Tim sudah berupaya untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari pemkab bartim, namun belum ada jawaban. (YCP/Kdn/Red)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment



Contact Form

Name

Email *

Message *

Kapolda & Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Mengucapkan| Selamat Hari Bhayangkara ke-74 debuyandi debuyandi debuyandi
Peta Sebaran Kasus COVID-19 | di Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 06 Juli 2020 debuyandi
Danramil 0906-06 Samboja & Kapolsek Samboja, Mengucapkan| Selamat Hari Bhayangkara ke-74

debuyandi
Back to Top