-->
SELAMAT & SUKSES ATAS DILANTIKNYA KEPALA DINAS PUPR BARTIM | YUMAIL J PALADUK, ST.,MAP | OLEH BUPATI BARITO TIMUR AMPERA AY MEBAS, SE.,MM

Saturday, 29 August 2020

Ketua Komcab LP-KPK Minta DPRD Bartim Ambil Sikap

BARITORAYAPOST.COM (Tamiang Layang) - Menyikapi perkembangan dan pergerakan roda pemerintahan yang terjadi beberapa bulan berjalan di kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, terkait dengan adanya proses keharusan yang dilakukan pemerintah yakni eksekutif bersama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu pihak legislatif.

Hal tersebut menjadi perhatian masyarakat, secara khusus pihak Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (LP-KPK) Komisi cabang (Komcab) kabupaten Bartim yakni Bugawan S. Sos, selaku ketua Komcab Bartim meminta DPRD Bartim ambil sikap untuk membahas permasalahan yang terjadi.

"Kita mengharapkan Dewan selaku pihak legislatif membahas bersama pihak eksekutif untuk benar-benar sejalan menuangkan pemikiran mencari solusi untuk menghadapi pandemi Covid- 19 yang kita ketahui semakin bertambah penyebarannya," ucap Bugawan saat diwawancara di kantornya, Jumat (28/08/2020).

Menurutnya dalam penanganan Covid- 19 terlihat kurang maksimal, dengan adanya keluhan masyarakat maupun jumlah terkonfirmasi yang terus bertambah, begitu juga dengan posisi jabatan devinitif perangkat daerah dan pembahasan anggaran yang belum juga dibahas antara pihak eksekutif dan legislatif serta hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Seperti kita lihat yang beredar komentar masyarakat di Media sosial (Medsos/red) dan dalam pemberitaan media cetak dan online yang isinya banyak keluhan dan sebagainya. Ini sangat jelas, perkembangan pembangunan di daerah ini menjadi terhambat bila program yang sudah direncanakan tidak berjalan hanya karna anggaran yang tidak sinkron," terang Bugawan, yang juga seorang jurnalis senior tersebut.

Mantan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bartim pada eranya saat menjabat di tahun 2008 yang lalu ini mengatakan bahwa roda pemerintah sulit berjalan dengan maksimal bila pejabat perangkat daerah yang ada tidak memiliki wewenang atau mengambil keputusan secara aturan bila hanya sebagai Pelaksana tugas (Plt) bukan devinitif.

"Saat ini daerah sedang mengalami kesibukan yang cukup berat dengan adanya Covid- 19, memasuki kemarau yang jelas dapat berdampak Karhutla, polemik antar pihak perusahan yang beroprasi di Bartim dan menurunnya pertumbuhan ekonomi serta hal-hal yang kemungkinan berdampak pada masyarakat secara umum," ungkapnya.

Bugawan berharap ini semua dapat diselesaikan dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dengan legislatif sebagai mitra. Dirinya juga mengingatkan kepada pihak terkait, baik lembaga hukum maupun instansi untuk lebih menyikapi dan ambil tindakan secara hukum bila ada yang terlihat melanggar aturan.

"Kita harapkan DPRD Bartim ambil sikap untuk melakukan hal yang semestinya, sebagai lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan rakyat. Kita pilih karena kita yakin mereka bisa bekerja untuk rakyat, roda pemerintahan bila tidak berjalan maksimal maka mengganggu pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang kena dampak," pungkasnya. (YCP/Red)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top