-->
SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM

Tuesday, September 1, 2020

Sebagai Mitra Masyarakat, DPRD Bartim Tanggapi dan Membahas 10 Point Tuntutan yang Diserahkan Pelaku Aksi Damai

BARITORAYAPOS.COM (Tamiang Layang) - Selaku mitra masyarakat dengan senang hati menerima kehadiran para perwakilan pelaku aksi damai yang berjumlah 10 orang tersebut, ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio menyambut baik keluhan dan tuntutan dari perwakilan pelaku unjuk rasa yang memberikan berkas sebagai bentuk protes dari 10 point bukti penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati Bartim Ampera AY Mebas, SE.,MM yang diangap tidak mampu menjalankan Pemerintahan.

Dengan 10 point tuntutan tersebut, para pelaku aksi damai yang dikordinatori oleh Jumudi dan kawan-kawan meminta pihak DPRD melaksanakan fungsinya untuk menggunakan hak angket atau interpelasi terhadap Bupati dengan menggelar sidang istimewa yang bertujuan mencopot jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bartim karna dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dan menjalankan Pemerintahan secara otoriter.

"Ini kita tampung semua pak ya, sudah kita mengerti bahannya ada, sesegera mungkin akan kita rapatkan bersama unsur pimpinan lembaga DPRD dan anggota," ucap Ketua DPRD Bartim diruang rapat, Senin (31/08/2020).

Nur Sulistio juga menyampaikan bahwa sebagian besar data yang diterima sudah masuk kedalam catatan dan rekomendasi DPRD pada saat pembahasan LKPJ Kepala daerah 2019. Dirinya juga menyebutkan ada 18 point catatan dan 21 rekomendasi.



Menurut Nur Sulistio, 18 catatan dan 21 rekomendasi yang disampaikan sebelumnya menjadi hal yang terbilang aneh, karena bila dikatakan rapotnya seperti itu bisa naik kelas. Sebenarnya hal tersebut ingin ditolak pihak DPRD namun pihaknya berharap adanya pembenahan agar yang kurang dapat diperbaiki oleh pihak pemerintah, sehingga diberikan catatan dan rekomendasi.

"Kita berikan catatan dan rekomendasi untuk dilakukan pembenahan di bidang pemerintahan kabupaten Barito Timur untuk APBD tahun 2021," ungkap Politisi dari partai Golkar tersebut.

Pria yang sempat mengabdi sebagai guru ini menjelaskan bahwa fungsi dari DPRD ada tiga yang pokok, yakni sebagai badan anggaran yang dibahas bersama dengan penyampaian yang disusun oleh OPD dan tim anggaran, hak interpelasi dan pengawasan, namun harus berdasarkan prosedur dan aturan.

"Terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah menguatkan kembali kepada kami semua, saya tidak akan pernah takut, kita sama anak petani, namun sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipercaya, kita tidak boleh takut seperti itu, artinya selagi kita bisa berkarya dan mengabdi kita terus dan resikonya akan kita terima," tegas Nur Sulistio.

Lebih lanjut, Ini hanya sementara, lima tahun kedepan kita akan kembali sebagai masyarakat. Kalau mau di kenang baik, bekerja semaksimal mungkin selagi kita masih duduk itu.

Saya perlu jelaskan, ada tuntutan atau keinginan bapak/ibu untuk meminta DPRD lakukan sidang istimewa untuk mencopot dan memberhentikan Bupati Barito Timur. "Kami sebagai DPRD siap melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai amanat undang-undang, kita punya prosedur sesuai data dan fakta," jelas Nur Sulistio.

Nur Sulistio juga menyebutkan, untuk memenuhi tuntutan masyarakat harus berdasarkan 3 point yang dapat mencopot jabatan Bupati yakni, penggunaan narkoba, asusila dan tindakan eponsi sudah cukup untuk memberhentikan, tapi bukan sebuah dugaan untuk melakukan paripurna yang memiliki mekanisme sendiri.

"Paripurna istimewa berdasarkan 3 hak yang dimiliki anggota DPRD, pertama hak interpelasi adalah hak bertanya atau sesuatu kebijakan yang berdampak luas, kemudian hak angket yang ada unsur penyidikan dan setelah semua berjalan, maka kita akan menyimpulkan atau memparipurnakan lewat sidang istimewa dengan hak menyatakan pendapat kita," paparnya. 

Diteruskannya, maka setelah menyelidiki kami rekomendasikan untuk dicopot, namun yang mengkaji dan mengelola itu semua wewenangnya ada di Mahkamah Agung, "bisa diterima bisa tidak," terang ketua DPRD Bartim tersebut.

Ketua DPRD Bartim yang terkesan ramah ini berharap masyarakat juga dapat bekerjasama dengan permasalahan yang sudah terjadi dan pihak yang berwenang maupun pemangku kepentingan bisa bertanggungjawab.

"Saya juga meminta masyarakat mensuport dan mendukung kebijakan pemerintah. Kalau nanti ingin mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berpotensi, tolong dibantu jangan dihambat," pungkasnya. (YCP/Red).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 | DI KABUPATEN BARITO UTARA | 26 SEPTEMBER 2020


debuyandi
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH & ISTRI | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH & ISTRI | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | 1NDONESIA MAJU
debuyandi
KAPOLRES GUNUNG MAS | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi

KAPOLRES BARITO SELATAN | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi

KAPOLRES BARITO TIMUR | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi
KEPALA BANDAR UDARA BERINGIN MUARA TEWEH | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU

debuyandi
KEPALA CABANG BANK KALTENG GUNUNG MAS | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU


debuyandi
Back to Top