-->
SELAMAT DATANG DI WEBSITE MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM

Thursday, 15 October 2020

Forkompinda Diminta Turut Meluruskan Isu Miring Soal UU Cipta Kerja


BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) -
Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan dan terlalu banyaknya meja-meja birokrasi yang harus dilalui kalau orang akan meminta izin usaha. Dari situlah muncul gagasan Omnibus Law, satu undang-undang yang menyelesaikan problem berbagai undang-undang.


Demikian kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam rakor yang dilangsungkan secara virtual. Rakor yang juga diikuti Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya melalui telekonferensi di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, Palangka Raya, Rabu (14/10/2020).


Sementara itu, Plt Gubernur Kalteng Habib Said menjelaskan, Forkopimda juga diminta untuk meluruskan isu-isu tentang UU Cipta Kerja. "Nanti akan kita coba lakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat karena apa yang mereka tuntut, dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah terakomodir," katanya.


Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Sementara bentindak sebagai moderator adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.


Dalam sambutannya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan. "Seingat saya, Undang-Undang Cipta Kerja ini dilatarbelakangi oleh lambatnya perizinan dan terlalu banyaknya meja-meja birokrasi yang harus dilalui kalau orang akan meminta izin usaha. Oleh karena itu, kemudian muncul gagasan Omnibus Law, satu undang-undang yang menyelesaikan problem berbagai undang-undang," jelas Menkopolhukam.


Menurut Menkopolhukam, ada juga kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja bertambah setiap tahunnya. Jumlah tersebut masih ditambah jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), antara lain di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. "Karena itu, harus disediakan lapangan kerja," imbuh Menkopolhukam yang menambahkan bahwa rencana penyederhanaan perizinan sudah ada sejak presiden-presiden periode sebelumnya.


 Omnibus Law ini sudah dibahas dalam beberapa tingkatan. Oleh karena itu, banyak naskah yang beredar yang tidak sesuai dengan naskah perbaikan terakhir. Menyikapi maraknya aksi demonstrasi akhir-akhir ini, pemerintah pun mengimbau elemen-elemen masyarakat agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya. "Sejauh unjuk rasa itu  menyampaikan aspirasi, itu tidak apa-apa, asal tidak melakukan tindak anarkis," kata Menkopolhukam Mahfud MD.


Sementara itu, disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hari ini DPR akan bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo dan Presiden diberi waktu 30 hari untuk menandatangani UU Cipta Kerja.


Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki 11 klaster, yakni Klaster Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus.


Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dalam Rakor hari ini akan dibagikan materi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. "Jadi, Bapak Menkopolhukam dan Bapak Menko Perekonomian bersepakat untuk memberikan bahan-bahan bagi Forkopimda di daerah, sehingga memiliki kesamaan visi, memiliki amunisi dan langkah-langkah yang tidak hanya responsif tetapi juga proaktif," jelas Mendagri Tito Karnavian.


Disampaikan pula oleh Mendagri bahwa dalam Rakor kali ini disampaikan paparan dan arahan oleh sejumlah Menteri dan pejabat terkait, seperti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Wakil Jaksa Agung, Sestama Badan Intelijen Negara (BIN) mewakili Kepala B. (Yes/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 | DI KABUPATEN BARITO UTARA | 18 OKTOBER 2020


debuyandi
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH & ISTRI | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH & ISTRI | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | KABUPATEN BARITO SELATAN | DIRGAHAYU KE- 61 TAHUN | DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS

debuyandi
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | 1NDONESIA MAJU
debuyandi
KAPOLRES GUNUNG MAS | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi

KAPOLRES BARITO SELATAN | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi

KAPOLRES BARITO TIMUR | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU
debuyandi
KEPALA BANDAR UDARA BERINGIN MUARA TEWEH | Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 75 TAHUN | INDONESIA MAJU

debuyandi
Back to Top