-->
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM | PENERBIT PT BORNEO ALAM KITA |

Friday, 23 October 2020

Pilkada Berintegritas Harus Didukung Paslon, Penyelenggara, dan Pemilih Berintegritas

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) - Pilkada diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu memacu perekonomian nasional di tengah krisis Covid-19.


Pilkada Berintegritas itu, menurut Plt. Gubernur Kalteng, ada 3 hal yang menjadi faktor pendukungnya, yakni yang pertama adalah Paslonnya. "Tidak ada Pilkada berintegritas kalau Paslonnya tidak berintegritas," tegas Plt. Gubernur Habib Ismail yang menambahkan bahwa Pilkada yang berintegritas juga didukung penyelenggara dan pemilih yang berintegritas atau anti korupsi dan politik uang.


Demikian poin penting yang dikemukakan Plt Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas Wilayah II bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata, Ketua KPU Kalteng Harmain, dan Mewakili Ketua Bawaslu Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (22/10/2020).


Webinar juga diikuti melalui video conference oleh kepala daerah dan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Banten, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).


Dalam paparannya, Plt. Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa Pilkada dilaksanakan dengan pengaturan disiplin yang ketat melalui protokol kesehatan.


Menurut Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail, urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 untuk mengurangi praktek kepemimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlalu banyak dipimpin oleh Pejabat Sementara atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang memiliki kewenangan terbatas. Selain itu, Pilkada diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu memacu perekonomian nasional di tengah krisis Covid-19.


Dalam rangka kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2020, Provinsi Kalteng telah menyerahkan dana berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 100% kepada KPU, Bawaslu, dan unsur pengamanan senilai Rp 390,8 miliar pada 8 Juli 2020.


Provinsi Kalteng juga telah membentuk Desk Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyediakan anggaran untuk operasional Desk secara proporsional, menyiapkan aplikasi, dan melakukan Pelatihan Aplikasi Desk Pilkada.


Selain itu, Provinsi Kalteng telah melaksanakan sosialisasi Pilkada, melakukan refocusing anggaran dalam rangka mengedepankan protokol kesehatan, serta melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Desk Pilkada Kabupaten/Kota, pihak keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. (Yes/red/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN BARITO UTARA 27 NOVEMBER 2020

debuyandi
Back to Top