-->
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM | PENERBIT PT BORNEO ALAM KITA |

Saturday, 14 November 2020

Dewan Kapuas Kecewa Perlindungan Hutan Adat Belum Terakomodir Pada KUA PPAS APBD 2021

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Dapil Kapuas Ngaju, Berinto SH, MH. (Foto:Rah)

BARITORAYAPOST.COM (Kuala Kapuas) - Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam KUA PPAS APBD 2021 belum sepenuhnya memihak kepada kearipan lokal. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten Kapuas Dapil Kapuas Ngaju, Berinto SH, MH mengaku kecewa karena perlindungan terhadap Hutan Adat di Kabupaten Kapuas belum terakomodir. 

"Saya sebagai anggota DPRD Kapuas dari dapil Kapuas Ngaju kecewa melihat kebijakan pemda Kapuas ini, selama kurang lebih  7 tahun terakhir ini, tidak memperlihatkan komitmennya untuk melindungi, mengakui dan menetapkan hutan adat sebagai kebijakan prioritas," ujar Berinto kepada awak media, Sabtu, 14 Nopember 2020. 

Dikatakannya, Pemda Kapuas harus mengusulkan kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Gubernur Kalteng agar tanah adat di kabupaten Kapuas mendapat pengakuan penetapan tanah adat. 

Diungkapkannya, bagaimana mau diakui Negera dan Pemerintah, programnya saja tidak ada. Seharusnya, lanjutnya, ada program jemput bola untuk melakukan, inventarisasi,  verifikasi bahkan pengusulan penetapan tanah adat pada KUA PPAS Tahun 2021. 

"Sepertinya sengaja tidak dijadikan program prioritas dan kebijakan seperti itu, coba bayangkan surat keterangan tanah adat yang dikeluarkan oleh damang menjadi tidak berdaya untuk mempertahan tanah adat. Apabila sudah berbenturan dengan ijin usaha perkebunan sawit, HPH dan Tambang," ucapnya. 

Ia menjelaskan, kalau disebutkan di Desa Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis, Lawang Tamang dan Tanjung Rendan sudah ada hutan Desa, benar saja, akan tetapi untuk diketahui hutan Desa itu adalah hutan Desa, hutan adat adalah hutan adat, definisinya jelas berbeda. Jangan samakan hutan adat dengan hutan desa. 

Ditegaskan Berinto, kalau melihat kebijakan KUA PPAS PADA 2021 seperti ini, sangat tidak berpihak kepada tanah leluhur. "Bukan kami yang berhalusinasi tetapi Plt Sekda yang tidak bisa membreakdown visi misi Ben - Nafiah, pada kebijakan yang tertuang di KUA PPAS 2021," tegasnya. 

Ia menambahkan, pihaknya merasa sebagai orang asing di tempat kelahiran. Kebijakan KUA PPAS  2021 tidak mengacu kepada falsafah zaman dulu, dimana bumi dipijak disitu langit  dijunjung. 

"Pemda Kapuas selalu salah memahami apa yang kami sampaikan. Kami tidak punya maksud untuk memojokan Pemda Kapuas, tetapi kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat dari pedalaman Kapuas agar hutan adat di pedalaman Kapuas itu tidak hanya tinggal cerita sebagai hutan adat tempat berburu dan lain sebagainya. Coba sekarang Pemda Kapuas buka mata, lihat hutan yang ada di Kapuas hulu sekarang sudah dikuasi oleh kelompok kapitalis ( HPH, Tambang dan sawit ) sudah mulai ada tanda - tandanya gundul sudah hutan di Kapuas Ngaju,   pertanyaan sekarang ada kah hutan adat di wilayah Kapuas Ngaju yang sudah ditetapkan menjadi hutan adat ? Ini yang kami perjuangkan, kemudian salahkah kami memperjuangkan tanah leluhur saya, supaya negara dan pemerintah mengakuinya,"pungkas Berinto. (Rah/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN BARITO UTARA 27 NOVEMBER 2020

debuyandi
Back to Top