-->
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM | PENERBIT PT BORNEO ALAM KITA |

Thursday, 12 November 2020

Pembakar Hutan dan Lahan Akan Dijerat Pidana Apabila Melanggar

 

Karya : Aditya Arya Nugroho, S.Tr.K, selaku Mahasiswa Unpar, Fakultas Ilmu Hukum.

 

BARITORAYAPOST (Palangka Raya) - Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan Provinsi yang memiliki hutan yang begitu luas. Sehingga setiap tahunnya, bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) pada tanggal 22-23 Agustus 2020. Telah ditemukan titik panas sebanyak 94 titik, dengan mencapai total 35,84 hektare. 


Namun, pada tahun 2020 ini belum, ada kabut asap yang terjadi seperti tahun 2019 lalu. Yang dapat menyebabkan pencemaran udara di Palangka Raya, menembus angka 500. Yang artinya, kualitas udara pada saat itu pada level berbahaya. Namun untungnya, pada tahun 2020 ini curah hujan cukup tinggi sehingga dapat teratasi dengan turunnya hujan dan spot api yang terdeteksi dapat padam dengan cepat.

 

Ke-khawatiran masyarakat akan kejadian serupa kembali terjadi di Kalimantan Tengah, dimana kabut asap sangat tebal dan bisa menyebabkan berbagai penyakit khususnya ISPA, Asma, Jantung terlebih ditambah dengan Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini.

 

Jika terjadi Karhutla ditambah dengan Covid-19, maka akan sangat merugikan masyarakat khususnya terkait penggunaan masker medis di Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan langka dan mahal. Walaupun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan masker kain dan setelah dipakai dapat dicuci  kembali sehingga bisa digunakan kembali. Namun apabila, terjadi Karhutla masker tersebut tidak dapat dijemur karena asap sehingga membuat masker tersebut bau dan berbahaya untuk digunakan kembali.

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut guna menghindari terjadinya kabut asap, yang disebabkan oleh Karhutla. Salah satunya, yaitu membuat Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang tergabung melaui berbagai Intansi Pemerintah terkait. Salah satu faktor penyebab kebarakan hutan dan lahan yaitu membuka lahan dengan “Land Clearing” dikarenakan cara yang mudah dan murah.

 

Sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d terkait dengan Undang-Undang No.41 tentang kehutanan yaitu “Setiap orang dilarang membakar hutan” dan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yaitu “ Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Walaupun dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi.


 “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per-kepala keluarga untuk ditanam jenis Varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Namun dalam pelaksanaannya banyak yang melakukan pembakaran tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menyebabkan kabut asap akibat dari meluasnya pembakaran lahan tersebut.

 

Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah). dan (4) “ Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat  (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

 

Berdasarkan pasal 108 Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf h, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

Bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar berdasarkan pasal 108 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka dan/atau Mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

Pasal 187 KUHP Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

(1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

(2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

(3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.(*)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN BARITO UTARA 27 NOVEMBER 2020

debuyandi
Back to Top