-->
SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE | BARITORAYAPOST.COM | PENERBIT PT BORNEO ALAM KITA |

Friday, 13 November 2020

Pengadaan Barang dan Jasa Ditengah Pandemi Covid-19

BARITORAYAPOST.COM (Palangka Raya) -
Beberapa bulan terakhir ini kondisi Indonesia setelah terkena dampak wabah global Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menunjukkan peningkatan 
dari waktu ke waktu. Dari data resmi pemerintah sudah ratusan ribu masyarakat yang terpapar pandemi Covid-19, bahkan telah menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Kerugian material yang semakin besar juga, berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. 


"Pandemi Covid-19 juga telah melumpuhkan berbagai sektor seperti sektor Pariwisata, Ekonomi, Sosial dan Pendidikan yang akibatnya sangat berdampak perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan devisa negara, dan peningkatan belanja negara. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil langkah nyata salah satunya mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,


Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), " demikian disampaikan salah satu Mahasiswa Pasca Sarjana UPR, Mandau Bhakti, SH, Jumat (13/11).


Mandau mengatakan, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ttau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk sektor kesehatan pada masa darurat pandemi Covid-19 ini berpotensi menciftakan permasalahan hukum sehingga menimbulkan keraguan bagi Instansi Pemerintah terkait landasan hukum yang akan digunakan mengingat dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini harga obat maupun bahan medis habis pakai (BMHP) dan alat-alat kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di pasaran sangat tidak menentu. Bahkan, sudah melebihi harga standar dan cenderung terus meningkat, serta ketersediaannya juga sangat terbatas sehingga menyulitkan instansi terkait dalam melakukan perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terutama untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan Covid-19 sedangkan penanggulangan dan penanganan COVID-19 ini membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat.


"Untuk menepis keraguan atau kegamangan pihak instansi pemerintah yang akan melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa penanganan keadaan darurat khususnya untuk penanggulangan pandemi covid-19 ini sepertinya harus mempelajari dan memahami beberapa aturan/regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah terkait Pengadaan Barang/Jasa di masa darurat, " jelasnya.


Mandau menjelaskan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur pada Ayat (1) tentang Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. 


Kemudian pada  Ayat (2) Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, oelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri.


Mandau juga menjelaskan, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Kondisi darurat 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan proses pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme penunjukan secara langsung atau juga dapat dilaksanakan secara swakelola dibawah pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagaimana Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dilakukan dengan cara
a. swakelola; dan/atau b. penyedia.


Kemudian pada pasal 6 Ayat (1) tentang Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: 
a. Perencanaan pengadaan;
b. Pelaksanaan pengadaan; dan 
c. Penyelesaian pembayaran. 

Ayat (2): Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; 
b. analisis ketersediaan sumber daya; dan 
c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa. 

Ayat (3): Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c. Serah terima lapangan;
d. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
e. Pelaksanaan pekerjaan;
f. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
g. serah terima hasil pekerjaan.

Ayat (4): Pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
Ayat (5): Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
c. Pelaksanaan pekerjaan; dan
d. Serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 7: Ayat (1) : APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

Ayat (2) : APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-
19, pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan. Sementara Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah berikut:
a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi Pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
b. Untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia. 2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang. 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
c. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
1) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 
2) Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga. 
3) Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
4) Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya). d. Untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
5. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19 juga 
dapat dilaksanakan dengan swakelola.
6. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
7. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.


Dari beberapa aturan/regulasi tersebut, kata Mandau, sepertinya sudah sangat jelas sebagai landasan hukum bagi Instansi Pemerintah terkait untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada keadaan darurat untuk penanganan pandemi Covid-19 khususnya sektor kesehatan sehingga kekhawatiran akan terjadi penyimpangan hukum dalam pengadaan barang/jasa yang berpotensi merugikan keuangan daerah/negara bisa diminimalisir sedini mungkin dan dihindarkan oleh Instansi Pelaksana asalkan pada prakteknya selalu mematuhi aturan dan regulasi yang ada serta memegang prinsip pengadaan Barang/Jasa yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel (Pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018) dan yang paling utama selain integritas para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini maka mereka wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan pihak-pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan pandemi covid-19. (BS/Red/BRP).


Penulis Mandau Bakti, SH
Mahasiswa Pasca Sarjana UPR

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

UPDATE TERBARU SEBARAN KASUS COVID-19 DI KABUPATEN BARITO UTARA 27 NOVEMBER 2020

debuyandi
Back to Top