-->
SELAMAT & SUKSES ATAS DILANTIKNYA KEPALA DINAS PUPR BARTIM | YUMAIL J PALADUK, ST.,MAP | OLEH BUPATI BARITO TIMUR AMPERA AY MEBAS, SE.,MM

Wednesday, 13 January 2021

Ditunggu Surat Sakti dari Presiden Jokowi Untuk Selamatkan Honorer K2 Menjadi PNS

BARITORAYAPOST. COM (Maluku Utara) - 
Harap cemas dan galau bagi kami tenaga honorer K2 se-Indonesia yang sudah terdata base di Kemenpan dan BKN berjumlah 453 orang. 

Kami menanti niat baik dari presiden Jokowi. Karena sudah 4 tahun lamanya badan legislasi/ baleg DPR RI tidak kunjung membahas RUU ASN. Mengapa? Karena terganjal dengan surat sakti yakni supres (Surat Presiden). Di mana semua publik khususnya tenaga honorer K2 pada tahun 2017 yang telah keluarnya surpres dari presiden Jokowi yang isi nya memerintahkan kepada Menteri PAN-RB, Menkumham dan Menkeu, agar bersama-sama DPR RI untuk membahas hal itu. 

Tapi seiring waktu dari tahun 2017 sampai berakhir masa jabatannya, para anggota DPR RI periode 2014 - 2019 , tidak dapat menyelesaikan tahapan revisi UU ASN tersebut. "Padahal itu nyawa kami honorer K2 dan atau pintu masuk tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya dengan masa penantian yang tak pasti," kata Said Amir, selaku Ketua Honorer K2 Provinsi Maluku Utara.

Untuk itu, lanjut Said, pihaknya berharap dengan masuknya RUU ASN di Prolegnas tahun 2021 dengan semangat para pimpinan DPR RI dan para wakil rakyat yang pro kepada rakyat kecil atau wong cilik, apalagi dengan pidato pembukaan masa sidang ke III tahun 2020-2021 oleh Ibu Ketua DPR RI, Puan Maharani pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. 

Isi pidato menyinggung masalah revisi UU ASN ini,  "Bagi kami tenaga honorer K2 menyambut dengan gembira karena di situ ada niat dari pimpinan DPR RI, melindungi rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami meminta kepada pimpinan DPR RI agar mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan surpres," lanjut Said. 

Ia berharap, agar pembicaraan/ pembahasan RUU ASN tersebut dipercepat.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yakni Mendikbud dan pernyataan Menpan dan BKN, yakni membatasi rekrutmen guru menjadi PNS, "Membuat publik bingung akan kebijakan pemerintah pusat.  Hemat saya tidak manusiawi dan berperikeadilan. Kami  mendesak agar Kepala BKN dicopot dari jabatannya."

Hendaknya soal ini diselesaikan  melalui satu kebijakan yang komprehensip," tegas Said. (said/red/BRP)

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top