-->

SELAMAT DATANG DI POLTAL BERITA ONLINE BARITORAYAPOST.COM | SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1442 H | MARHABAN YA RAMADHAN

Sunday, 28 March 2021

Dewan Barsel Minta Pendataan Kepesertaan BPJS Dengan Cermat

Ketua DPRD Kabupaten Barsel, Provinsi Kalteng, HM Farid Yusran


BARITORAYAPOST.COM (Buntok) - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar mendata kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang iurannya ditanggung itu hendaknya dilakukan pendataan secara cermat.

Pendataan secara cermat dan akurat tersebut penting dilakukan agar warga kurang mampu yang dimasukkan sebagai peserta BPJS yang telah ditanggung oleh Pemkab tersebut bisa terdata semua.

"Karena apa yang terjadi terhadap warga kurang mampu di Jalan Barito Raya, di Kelurahan Buntok Kota itu merupakan salah satu gambaran bahwa data yang dimiliki pemkab masih belum akurat dan tidak tepat sasaran dalam pelaksanaannya," ucap Ketua DPRD Barsel HM Farid Yusran Sabtu kemarin, tepatnya (13/02/2021) kepada awak media via telepon seluler di Buntok.

Akibat dari tidak cermatnya data yang dimiliki pemkab tersebut, mengakibatkan warga yang tidak mampu tersebut menjadi kesulitan dalam berobat memanfaatkan kartu kepesertaan BPJS.

Pasalnya, kartu BPJS yang  dimiliki pasangan suami istri (Pasutri) Rahmadi (28) dan Linda (25) telah dinonaktifkan. Sehingga mereka harus menggadaikan motor dan mencari utangan untuk persalinan buah hati mereka saat melaksanakan operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Kota Buntok.

"Karena Kartu Kepesertaan BPJS Pasutri itu sudah dinonaktifkan. Dan saat berobat menjadi pasien umum. Tentunya biaya berobat mereka tidak menjadi tanggungan BPJS lagi," imbuh dia.

Oleh sebab itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Perjuangan kabupaten setempat tersebut mengharapkan, semua kejadian itu menjadi pembelajaran oleh Pemkab Barsel agar tidak terulang kembali. 

"Sebab kejadian tersebut selalu terulang  setiap tahunnya. Seharusnya menjadi pengalaman untuk selanjutnya dilakukan pembenahan, sehingga warga kurang mampu yang dimasukan sebagai peserta BPJS bisa terdata semuanya," tuturnya.

Pada berita sebelumnya, HM Farid Yusran juga menyampaikan data BPJS kelas III yang iurannya ditanggung pemerintah daerah bagi warga miskin dan sangat miskin merupakan data pada Tahun 2015 lalu. Sementara jumlah dana yang telah disiapkan untuk membayar iuran BPJS pada 2021 mendatang nilainya sama dengan Tahun 2020 kemarin.

Walaupun iuran BPJS yang ditanggung pemerintah itu naik, namun yang dibayarkan Pemerintah Daerah tetap pada angka Rp 25.500 per orang, dan selebihnya dibayarkan pemerintah pusat.

Jikalau nilai Rp 25.500 per orang itu  dilaksanakan dengan cermat tentunya banyak yang didapat untuk membayar iuran BPJS bagi warga miskin di kabupaten berjuluk "Dahani Dahanai Tuntung Tulus" ini.

"Semua itu kalau mereka betul-betul mendata warga miskin, mungkin tidak seperti itu besarnya dana yang digunakan," kata dia waktu itu tanpa menyebutkan besaran nilai yang dianggarkan pada 2021 ini.

"Yang menjadi permasalahan, bukan pada banyak atau tidaknya iuran BPJS itu, akan tetapi terkait apakah tepat sasaran atau tidaknya terkait perihal tersebut," papar dia.

Diterangkannya, untuk jumlah warga miskin yang masuk data BPJS kelas III pada 2015 lalu itu sebanyak 19 ribu orang lebih, yang menjadi pertanyaan data warga miskin di Barsel saat ini hanya 5.990 orang saja.

Kalaupun jumlah warga yang masuk kategori miskin akibat terdampak pandemi Corona Virus Disease -19 (COVID-19) ini bertambah 100 persen, berarti jumlahnya hanya bertambah sekitar kurang lebih 6 ribu jiwa saja.

"Berarti jumlahnya hanya 12 ribu jiwa saja, sedangkan pada data 2015 lalu itu berjumlah 19 ribu lebih," bebernya.

Oleh sebab itu dirinya berharap data dimaksud diatas tersebut harus diperbaharui kembali. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah, terkait apakah mau atau tidaknya mereka memperbaharui data tersebut. Jikalau mereka tidak mau memperbaharui data itu, tentunya persoalan ini akan terus terulang kembali tanpa ada titik terangnya.

"Karena pada data Tahun 2015 itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang sebelumnya miskin berubah statusnya menjadi tidak miskin lagi, karena apa? ada yang sudah bekerja sebagai PNS, anggota TNI, Polri, ada yang sudah bekerja menjadi karyawan swasta dan lainnya sebagainya," demikian pungkas Farid Yusran. (Amr/Red/BRP).

Show comments
Hide comments
No comments:
Write comment

Contact form

Name

Email *

Message *

Back to Top