Dewan Berharap, Antrian Vaksinasi Diatur dan Warga yang Isolasi Mandiri Dikontrol




BARITORAYAPOST.COM (Kuala Kurun) – Saat ini, program pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi covid-19  untuk masyarakat, secara khusus di Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

 Menyingkapi hal itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas mengharapkan dengan fasilitator ke penerima vaksin mestinya diatur tatacaranya.   Supaya tidak terjadi kerumunan.

Wakil Ketua I DPRD Gumas Binartha mengatakan, dengan dilakukannya pengaturan bagi penerima vaksin tersebut seharusnya dilakukan secara teratur, sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa. Pasalnya mencegah daripada klaster-klaster baru. 

“Kami mengharapkan bagi puskesmas, RSUD dan sejenisnya apabila mengadakan vaksin ke masyarakat lagi untuk mencegah kerumunan. Semestinya diatur terlebih dahulu tatacara bagi penerima vaksin, agar tidak timbul klaster baru seperti yang terjadi di Talaken waktu lalu. Itu harapan kami,” ucap Binartha saat rapat bersama Forkopimda di lantai I kantor bupati setempat, Senin (12/7).

Kedepan juga dia berharap, kepada petugas saat penerima vaksin covid-19, supaya menyediakan tenda dan tempat duduk bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi kerumunan dan desak-desakan. Artinya, apabila dilakukan tempat maka menghindari  klaster baru kedepan.

“Kalau ada lagi dilakukan vaksin saran kami supaya disediakan tenda dan diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi masyarakat sesak-sesakan. Dan itu kita belajar dari pengalaman yang ada sehingga tidak terjadi lagi,” sesalnya. 

Menurut politikus dari partai berlambang pohon beringin ini,  begitu juga bagi petugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga, agar kedepan bisa memonitor warga yang terpapar virus yang menjalani isolasi mandiri. Sehingga, dapat memutuskan mata rantai daripada penyebaran tersebut. 

“Bagi yang isolasi mandiri, kalau berjemur dan melakukan aktivitas di tempatnya saja tidak apa, tetapi kalau keluar kemana-kemana ke pasar dan lainnya itu. Maka saran kami ini perlu dicegah oleh petugas PPKM supaya memonitor mereka,” pungkas dia. (Cp/red/BRP)

Pos terkait