Korupsi DD 267 Juta, Mantan Kades Hanjak Maju di Tahan

 

BARITORAYAPOST.COM (Pulang Pisau) – Polres Pulang Pisau sejak tanggal 17 Agustus 2021 melakukan penahanan terhadap Mantan Kepala Desa (Kades) Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabuputen Pulang Pisau Periode 2015-2021 berinisial T alias YSG atas dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp. 267.000.000. Dana tersebut oleh tersangka digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi.
” Pagi hari ini Polres Pulang Pisau mengadakan pres release terkait dengan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Desa (DD) Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir  Kabupaten Pulang Pisau, ” demikian disampaikan Kapolres Pulang Pisau AKBP Kurniawan Hartono saat menggelar Pres Release di halaman Mako Polres Pulang Pisau, Selasa (17/8).
Kurniawan menjelaskan kronologis perkara berawal pada tahun anggaran (TA) 2019  Desa Hanjak Maju mendapatkan bantuan DD dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.185.252.000 yang diperuntukkan untuk tiga kegiatan, yakni pelaksanan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Dari informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikan Satreskrim Polres Pulang Pisau diduga telah terjadi  penyalahgunaan dana bantuan pemerintah  yakni DD tersebut yang telah dimasukkan dalam APBDes Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.
” Dari hasil audit teknis Tim dari BKPP perwakilan Kalimantan Tengah diduga telah terjadi selisih volume pada penggunaan-penggunaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa, pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat, ” kata Kurniawan Hartono.
Berdasarkan hasil tersebut kata Kurniawan, Satreskrim Polres Pulang Pisau menerbitkan laporan Polisi LP Nomer 92/28-12/2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Hanjak Maju terkait dengan bantuan dana dari pemerintah.
Berdasarkan audit dari BKPP Perwakilan Kalimantan Tengah, lanjut Kurniawan, ditemukan dugaan kerugian uang sebesar Rp. 267.000.000 pada penggunaan Dana Desa Hanjak Maju TA 2019.
” Yang tadinya dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ternyata setelah di cairkan melalui 3 tahap, dan setelah dilakukan audit anggaran tersebut terjadi selisih volume. Terhadap dugaan tidak pidana tersebut, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1, ataubpasal 3 atau pasal 9 UU RI Nomer 31 tahun 2009 tentang pemberantasa Tipikor yang telah dirubah menjadi UU Nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantas Tipikor dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau denda paling sedikit Rp. 1 Milyar. 
Kurniawan menjelaskan berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 16 Agustus 2021 tersangka T alias YSG, berkasnya sudah dinyatakan P21 dan siap dilimpahkan untuk tahap II.
” Mulai hari, Mantan Kades Hanjak Maju T alias YSG sudah kita tahan di Polres Pulang Pisau, ” pungkasnya. (BS/Red/BRP).


banner 728x250

Pos terkait