Bupati Sampaikan Secara Rinci Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun 2021 Saat Rapat Dengan DPRD Bartim

Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada prinsip sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

  1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
  4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Lebih lanjut dikatakan Bupati, bahwa dengan melaksanakan salah satu kewajiban Konstitusional yaitu menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 bagian d.

Bacaan Lainnya

“Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama,” terang Bupati.



banner 728x250

Pos terkait