baritorayapost.com, PALANGKA RAYA – Begini peran Akademisi dalam pemerintahan menurut Dr.Yossita Wisman,M.M.Pd, selaku Dosen Pasca Sarjana Prodi S2 Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Palangkaraya, dan Sekjen Perkumpulan Intektual Dayak Indonesia/Perinkai.
Tertulis dengan uraian yang dipaparkan melalui media ini dijelaskan bahwa Akademisi sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan Negara, memiliki peran yang sangat vital. Selain sebagai pensuplai SDM yang handal dan terampil, akademisi juga berperan dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu juga sebagai komponen yang bersifat independen untuk mengawal dan mengawasi setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun sayang, saat ini peran akademisi bagi pembangunan daerah, bangsa dan Negara masih terasa minim.
Pemerintah pusat/daerah dan Universitas/Perguruan Tinggi cenderung berjalan sendiri-sendiri dan menjadi bagian yang terpisah. Akibatnya, program pemerintah tidak berjalan dengan baik.
Seperti misalnya program-program yang di lahirkan oleh Pemerintah.
Diskusi dan dialog seharusnya sering dilakukan antara kedua belah pihak sebagai simbiosis mutualisme dan dalam upaya membangun sinergitas.
Bagi akademisi/perguruan tinggi jelas mendapatkan manfaat dalam memetakan dan merencanakan arah perguruan tinggi kedepan. Sehingga ilmu yang dipelajari di bangku kuliah sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah bisa disuplay dari perguruan tinggi lokal. Dalam hal ini setidaknya mampu mengeliminasi berlebihnya lulusan perguruan tinggi namun tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pembangunan pemerintah daerah.
Selain dalam penyerapan tenaga kerja, perguruan tinggi juga mendapatkan ilmu aplikasi di lapangan dan rintangan yang nyata yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Sehingga mahasiswa tidak hanya menuntut tapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Peran aktif akademisi juga dibutuhkan dalam mengawal terlaksananya program pemerintah daerah dapat menekan dan memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan rel yang direncanakan.
Bagi pemerintah daerah tentunya mendapatkan manfaat dari SDM yang disuplai oleh perguruan tinggi, ilmu-ilmu teori yang bisa diaplikasikan, serta dalam hal sosialisasi program-program yang dilahirkan, sehingga mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah dan juga peran serta aktif mahasiswa dalam mensukseskan program-program tersebut.
Selain itu, terkawal dan terawasinya setiap program pemerintah daerah akan menjamin biaya operasional yang dibutuhkan menjadi sangat efisien dan terhindar dari paraktik-praktik korupsi serta penyelewengan-penyelewengan dalam bentuk yang lain.
Akankah peran akademisi ini menjadi vital bagi pembangunan daerah.
Semua tergantung pada revitalisasi yang dilakukan dan sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah dan akademisi. (BRP)
