baritorayapost.com, BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bersama DPRD HST menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD HST pada Rabu (9/7/2025) sebagai bagian penting dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Rapat Paripurna dibuka oleh Wakil Ketua DPRD HST, Tajudin, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun arah kebijakan anggaran yang aspiratif dan realistis.
“Rancangan KUA dan PPAS ini merupakan fondasi awal dalam proses penyusunan APBD yang harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujar Tajudin.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD HST berkomitmen untuk mengawal proses pembahasan anggaran secara kritis, konstruktif, dan transparan, demi menghasilkan kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Tengah, H. Samsul Rizal, menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini belum diterbitkan.
“Rancangan ini bukan sekadar formalitas anggaran, tapi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pembangunan yang tepat guna dan berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Samsul Rizal.
Ia juga menjelaskan bahwa arah kebijakan pendapatan akan dibarengi dengan kebijakan belanja yang terukur dan akuntabel. Fokus belanja diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat HST.
Rapat paripurna ini menandai dimulainya proses yang strategis dan krusial dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten HST berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari DPRD dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.(mask95).