baritorayapost.com, BARITO TIMUR – Penyampaian pandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Raperda tentang APBD murni tahun anggaran 2024 dibahas melalui sidang Paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah kabupaten Barito Timur di di ruang rapat DPRD, Kamis (16/11/2023).
Sidang Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, S.Pdi bersama Wakil ketua II dan anggota dewan, serta pihak eksekutif yang dihadiri oleh Sekda Bartim, Panahan Moetar, SE.,Msi beserta jajaran.
Usai menghadiri rapat, Panahan Moetar saat diwawancarai mengatakan bahwa pihak mewakili Pj Bupati Bartim telah menyampaikan jawaban terkait pemandangan umum fraksi pendukung dewan.
“Jadi ini semuanya sesuai dengan prosedur, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dan pada hari ini adalah jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi pendukung dewan dan kita sudah sampaikan,” ucap Panahan.
Menurut Panahan pada prinsipnya semua itu dikembalikan kepada ketentuan dan aturan yang sudah dibacakan melalui penjabat Bupati.
“Jadi tetap pedoman utama kita adalah ketentuan aturan dan Penyesuaian dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Dan ini nantinya akan selanjutnya kita bahas di pembahasan berikutnya,” ungkapnya.
Panahan juga menegaskan dari penyampaian pandangan umum fraksi pendukung dewan semuanya sudah ada regulasi dan aturan.
“Kalaupun misalnya pendapat dari fraksi seperti itu ya kita juga tidak bisa menolak pendapat itu, tetapi kami sudah jelaskan di dalam pemandangan umum tanggapan kepala daerah terhadap Pemandangan itu sudah jelas Ketentuan dan aturannya,” tegasnya.
Sementara ditempat yang sama, Ketua DPRD Bartim kepada awak media menjelaskan bahwa agenda penyampaian tanggapan atau jawaban kepala daerah berkaitan dengan pemandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Raperda Barito Timur tentang APBD murni tahun anggaran 2024.
“Pada Paripurna sebelumnya masing-masing fraksi menyampaikan pendapat, pertanyaan, pandangan dan saran berkaitan dengan penyampaian nota keuangan oleh kepala daerah,” jelasnya.
Setelah menyampaikan pendapatnya tentu kepada daerah hari ini harus mengklarifikasi dan berikan tanggapan, tadi sudah didengarkan bersama-sama apa yang sudah ditanggapi oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah, lanjut Nursulistio menjelaskan.
Politisi dari partai Golkar ini juga mengingatkan bila ada hal lain nanti yang belum terjawab secara umum, secara detail bisa di bicarakan lebih rinci di dalam rapat kerja pembahasan.
“Intinya kita punya tanggung jawab menyelesaikan di bulan November, tentu saja masing-masing fraksi itu pendapatnya berbeda-beda tapi secara umum kita lihat tadi kita dengarkan dari pemerintah daerah sudah menyampaikan jawaban. Nanti untuk lebih rinci berkenaan dengan kegiatan dan juga anggarannya tentunya harus kita lihat sama-sama RKA-nya, apakah linear atau apakah sinkron antara tanggapan yang disampaikan dengan program yang ada di dalam RKA,” terangnya.
Nuersulistio juga mengungkapkan bahwa berkaitan dengan apa yang di sampaikan fraksi secara umum sudah dijawab juga oleh kepala daerah dan untuk APBD perubahan akan dilaksanakan rapat kerja bersama-sama walaupun sempat tertunda di provinsi karena belum mendapatkan nomor register dan saat ini sudah sudah dilaksanakan tinggal tunggu nanti.
“Saat ini kita berharap saja, kita berdoa mudah-mudahan APBD perubahan yang waktunya sudah mepet ini mampu dimaksimalkan dengan maksimal dengan tuntas dengan selesai. APBD perubahan itulah awal dari pengelolaan atau kebijakan Pj Bupati. Kita mensupport mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bersama-sama itu dan menungggu eksekusinya di pemerintah daerah dan mudah-mudahan apabila perubahan ini sesuai yang kita harapkan mampu dieksekusi dengan baik oleh kawan-kawan di eksekutif,” pungkasnya. (BRP)
