baritorayapost.com, BARITO TIMUR – beberapa Kepala desa (Kades) bersama Organisasi masyarakat (Ormas) dan para tokoh masyarakat lakukan diskusi terkait keluhan masyarakat terhadap aktifitas Perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Ketapang Subur Lestari (KSL) yang dinilai telah membuat dampak kepada masyarakat sekitar.
Diskusi tersebut dipimpin langsung oleh Hengky A Garu, salah satu tokoh masyarakat yang juga turut mengundang beberapa kepala desa yakni, Kades Bentot, Wungkur Nanakan, Hayaping, Biwan dan Karang Langit. Selain itu hadir perwakilan dari Polres Bartim, Dinas Perhubungan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pangkan, BPD Paku Beto, Ketua Forum pemuda dayak (Fordayak), Ketua Gerakan pemuda dayak (Gerdayak), Damang Paju Sepuluh, Damang Patangkep Tutui dan para tokoh masyarakat kabupaten Barito Timur (Bartim) yang di gelar di desa Jaar kecamatan Dusun Timur, Minggu sore (11/08/2024).
Pada diskusi tersebut menghasilkan 5 poin yang telah disepakati dalam berita acara yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan bersama dengan penyampaian poin sebagai berikut;
- Peserta diskusi menyepakati akan membuat surat kepada Bupati, DPRD dan PT. KSL
- Peserta diskusi meminta agar PT KSL membuat jalan sendiri
- Menyelesaikan sengketa dengan masyarakat
- Jika Kehadiran PT KSL tidak mendapatkan kemakmuran bagi masyarakat agar HGU dicabut
- PT KSL diberikan waktu 3 hari sejak surat terkirim untuk menyelesaikan sangketa lahan dengan masyarakat
Adapun poin tersebut adalah sebuah kesepakatan yang disampaikan oleh semua pihak yang hadir pada diskusi dengan menyatukan persepsi antara penyampaian yang dialami oleh masing-masing desa dan masyarakat terdampak.
Dalam diskusi tersebut, Hengky A Garu yang kerap disapa Amber menjelaskan bahwa dirinya banyak menerima keluhan masyarakat terkait sengketa lahan, bahkan menyaksikan jalan dari desa Paku Beto sampai ke desa Patung mengalami kerusakan diduga akibat aktivitas angkutan sawit milik PT KSL.
“Jalan propinsi yang semestinya dipergunakan oleh masyarakat setempat dan fasilitas umum lainya, tapi kenyataan yang saya terima laporan dipergunakan oleh kepentingan perusahaan, salah satunya PT KSL,” ucap Amber.
Menurutnya, jalan tersebut rusak dan sulit dilalui oleh masyarakat, sehingga dirinya bersama para Kades dan semua pihak yang terdampak melakukan diskusi dan meminta perhatian Pemerintah maupun DPRD selaku perwakilan masyarakat untuk mengambil sikap terkait keluhan masyarakat dan mengambil tindakan terhadap aktivitas PT KSL.
“Kalau saya lihat upaya dari Pemerintah daerah atau Wakil kita sama sekali tidak ada, karena semestinya mereka menyanggah. Semestinya mereka bukan kita, karena kita sudah punya Wakil dan Pemerintah, tapi nyatanya mereka bungkam. Mau tidak mau kita upayakan ini, cara kita membantu masyarakat,” jelas Amber.
Amber juga mengingatkan, keberadaan PT KSL harus bisa memberikan dampak baik, saling menguntungkan dan memberikan kontribusi kepada daerah. Namun bila tidak bermanfaat sepatutnya hengkang dari Barito Timur.
“Kita sepakat, seperti presiden menyampaikan amanatnya, jika ada perusahaan milik Negara atau milik swasta kedapatan didalamnya ada hak milik masyarakat, milik adat dan pemukiman maka dikeluarkan dari HGU tersebut, tapi nyatanya semua itu tidak dilaksanakan. Kita akan buat surat ke PT KSL dengan tenggang waktu 3 hari, jika meraka tidak bersedia menyelesaikan persoalan maka kita akan mengambil tindakan,” tegas Amber.
Seirama dengan beberapa tuntutan yang disampaikan Kades terkait kerusakan jalan yang diduga oleh angkutan milik PT KSL serta permasalahan lahan masyarakat. Disamping itu beberapa Kades menilai PT KSL tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat maupun pemerintah desa sebelum beraktivitas.
Bukan hanya itu, hal serupa dibenarkan dan dialami oleh Ketua Fordayak Bartim, Rafi Hidayatullah yang menyaksikan dampak jalan rusak maupun keluhan warga yang diterima olehnya akibat aktifitas PT KSL. yang juga diakui oleh Ketua BPD Paku Beto dan berharap Pemerintah maupun DPRD mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
Hal serupa yang disampaikan Ketua Gerdayak Bartim, Harisatriano yang juga cukup banyak menerima keluhan masyarakat terkait aktivitas PT KSL, sehingga dirinya menyatakan sepakat menindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Selain Penyampaian dari Kades, Ketua Ormas maupun Damang, salah satu putra daerah kelahiran desa Betang Nalong, Bunan Nataloto menjelaskan pihaknya akan melakukan aksi penutupan jalan atas aktivitas angkutan PT KSL yang melintas. Menurutnya pihak managemen PT KSL tidak memiliki etika baik saat beraktivitas yang melintas tanpa sosialisasi atau ijin terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.
Seirama dengan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda desa Tampa, Kopriusa yang menilai supir angkutan PT KSL terkesan ugal-ugalan sehingga dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan. Selain itu Kopriusa mengatakan bila PT KSL melakukan pelanggaran seharusnya diberikan sangsi.
Dari rangkaian diskusi, semua pihak yang hadir sepakat menyimpulkan kesepakatan bersama dan akan menindaklanjuti bila penyampaian surat kepada Pemerintah daerah, DPRD, PT KSL maupun pihak terkait lainya tidak menentukan sikap. (BRP)
