baritorayapost,Palangka Raya- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Plh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Akhmad Husain, meresmikan Sekolah Lapang Gelombang Pertama “Kepribadian” yang diselenggarakan oleh Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN).
Kegiatan ini bertempat di Aula Universitas Palangka Raya pada Senin 28 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat serta perwakilan lembaga adat.
Lewat sambutannya, Akhmad Husain menyampaikan bahwa Sekolah Lapang ini merupakan inisiatif penting untuk memberdayakan perempuan Dayak, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. “Saya menghargai usaha LPDN dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Dengan kegiatan ini diinginkan Perempuan Dayak bisa menjadi lebih percaya diri dan mandiri, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah,” kata Akhmad Husain.
Ia menegaskan pentingnya pendidikan sebagai kunci peningkatan kualitas hidup dan mendorong perempuan Dayak untuk terus belajar. Akhmad juga menjelaskan potensi besar perempuan dalam sektor ekonomi, yang dapat dikembangkan nanti.
Akhmad Husain juga berkata bahwa kegiatan ini merupakan upaya pelestarian budaya Dayak. Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, membangun Kalimantan Tengah yang lebih sejahtera.
Debora,selalu Ketua LPD Provinsi Kalteng, mengungkapkan kebanggaannya terhadap semangat perempuan Dayak yang telah bergabung dalam lembaga ini. Dia menyebut LPD sebagai “Intan Borneo,” simbol kecantikan, kecerdasan, dan ketahanan perempuan Dayak.
Ketua Lembaga Perempuan Dayak Propinsi Debora mengajak seluruh anggota untuk menjaga filosofi “rumah batang,” yang melambangkan kekuatan dan kerjasama dalam membangun kehidupan bersama.
“LPDN akan berfungsi sebagai Rumah Betang, menyatukan seluruh potensi perempuan Dayak untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal,” jelasnya. Dia juga menekankan perlunya fokus pada pengembangan adat istiadat dan hukum adat Dayak.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), pengurus LPDN, serta tokoh masyarakat dan agama, yang menunjukkan dukungan luas terhadap inisiatif pemberdayaan perempuan di Kalimantan Tengah ini.
