baritorayapost.com, PULANG PISAU – Sebagai tahapan dari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau menggelar sosialisasi pembentukan Badan Adhoc Pemilu 2024.
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula Bappedalitbang, Senin (14/11/2022) tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau Yuliana didampingi unsur komisioner KPU Kabupaten setempat.
Juga turut di hadiri Staf Ahli Setda kabupaten Pulang Pisau Edi P Casmani mewakili Bupati Pulang Pisau, perwakilan dari Polres Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Bawaslu setempat, sejumlah OPD, camat se Kabupaten Pulang Pisau dan peserta perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Pulang Pisau.
Menyampaikan sambutan Bupati Pulang Pisau, Edi P Casmani mengatakan bahwa seperti kita ketahui bersama dan menjadi perhatian bersama bahwa di tahun 2024 akan ada dua agenda besar bangsa Indonesia. Yakni Pemilu dan Pilkada serentak. Pelaksanaannya kata Edi, tanggal 14 Februari 2024 dan 24 November 2024.
Kita yang hadir disini kata Edi, sebagai bagian dari Bangsa ini mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Karena dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang berarti proses bernegara telah kita lalui dengan mendapatkan Anggota Legislatif, Presiden dan pimpinan daerah yang mempunyai legitimasi.
” Artinya proses pembangunan akan terus berjalan Guna mewujudkan rakyat Indonesia yang maju dan sejahtera, ” kata Edi P Casmani
Kaitan dengan kegiatan itu, kata Edi, Undang-undang nomer 7 tahun 2017 menjelaskan tentang pentingnya pembentukan Badan Adhoc yaitu penyelenggaraan Pemilu yang berkedudukan ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang berarti di Kabupaten Pulang Pisau ada 8 kecamatan 95 desa dan 4 kelurahan.
” Saya berharap kita semua dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dengan seksama untuk kemudian lebih lanjut mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mensukseskan Pemilu serentak dengan terlihat di PPK, PPS dan KPPS serta pemutahiran data dan pemilih dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara atau TPS, ” pungkasnya
