Pria yang kerap disapa Arif menambahkan, Sebenarnya tantangan yang paling besar yang kita hadapi sekarang, memang kita sudah tahu tentang adanya Pusat Inti Pemerintahan, tetapi kita belum tahu di ring berapa atau di wilayah mana atau di koordinat mana kita sebagai investor bisa masuk untuk membangun perumahan.
“Apabila kita diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah atau untuk berinvestasi, kerjasama seperti apa atau investasi seperti apa yang diharapkan dari REI karena ini pembahasannya juga masih belum selesai. Setelah adanya peraturan Bupati, lalu dilanjutkan dengan Pergub ada istilahnya itu Land Freezing, jadi jual beli atau pemindahan aset di wilayah IKN itu sekarang masih dibatasi atau malah tidak diizinkan,” ungkap Arif.
Selanjutnya, Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan tanah dari mafia tanah. Sehingga teman-teman pengembang itu kalaupun ingin mengincar wilayah-wilayah tertentu yang lokasinya mungkin bagus sekarang belum bisa dilakukan, memang dikhawatirkan pada saat nanti sudah dibolehkan kembali bisa jadi harga tanah akan meningkat, sehingga otomatis harga jual ke masyarakat juga akan lebih tinggi.
“Solusinya yang bisa kita kita tawarkan ke pemerintah sebetulnya kementerian-kementerian terkait baik itu satgas-satgas IKN atau misalnya badan Otorita iKN bisa mempercepat kerjanya supaya pertama meyakinkan investor lokal bukan hanya investor internasional tetapi juga investor nasional dan investor lokal supaya blueprint atau master plan atau apapun itu namanya bisa cepat diselesaikan, supaya kita bisa bergerak,” Pungkasnya. (BRP).
