“Yang kesulitan masyarakat sekarang, hasil konsultasi kita di dinas Pertanahan kabupaten Barito Timur, bahwa artinya ada kesulitan untuk mengukur tanah di dalam HGU ada kendala karena tidak bisa tumpang tindih, sedangkan mereka itu yang menindih,” ucap Kornelius kepada awak media di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Lebih lanjut dikatakan Kornelius, itu Kampung dan jalan raya di masukkan ke HGU, ini yang kami pertanyakan karena ini adalah kesempatan buat rakyat dengan program pemerintah bahwa kita membuat Sertifikat lebih murah, lanjutnya
“Kami tidak tahu, kami menanyakan kemana, kami mempertanyakan di kantor dinas pertanian dan ketahanan pangan yang tahu dan masalah ini tetap kami tidak mendapatkan itu,” ungkap Kornelius.
Menurutnya bahwa dalam penjelasan dari agraria kecuali di pengadilan pihaknya bisa tahu informasi letak dan masalah HGU yang tumpang tindih di lahan lilik warga tersebut.
