Program BPBL ini menurutnya merupakan program dari Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) RI yang langsung di respon cepat oleh PLN yang merupakan satu-satunya BUMN yang mengurusi kelistrikan di Indonesia.
Willy kembali menerangkan bahwa upaya untuk pemerataan pelayanan PLN di seluruh wilayah di Provinsi Kalteng beberapa waktu yang lalu telah di bahas, baik di tingkat pusat bersama Kementerian ESDM maupun beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, sehingga kesimpulannya pemerataan pelayanan kelistrikan ini bisa di lakukan tergantung dari tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan di setiap daerah hingga desa-desa terjauh.
“Pembangunan pemerataan kelistrikan di Provinsi Kalteng merupakan target kami bersama dua anggota DPR RI lainnya, dan catatan pentingnya, kita telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah di wilayah Provinsi Kalteng ini agar memfokuskan kebijakannya untuk membangun dan membenahi infrastruktur jalan dan jembatan khususnya dari ibukota kecamatan menuju seluruh desa-desa,” terang anggota Komisi VII DPR RI ini lagi.
Bahwa ada sebanyak 450 desa se Kalteng dan membutuhkan kurang lebih anggaran Rp 2 Triliun untuk membangun infrastruktur kelistrikannya, “kembali saya harapkan bahwa permasalahan yang fundamental di wilayah Kalteng ini adalah belum tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang menjangkau seluruh desa bisa dapat segera teratasi, sehingga dengan upaya kita bersama ini untuk mendorong terbangunnya infrastruktur kelistrikan yang dapat menjangkau desa-desa kita yang belum menikmati layanan listrik negara,” tandasnya. (yud/BRP)
