Pulang Pisau, – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan status siaga darurat banjir Kahayan Tengah selama 15 hari kedepan, terhitung sejak tanggal 8 hingga 22 November 2021 mendatang.
Penetapan tersebut diambil setelah Pemkab Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi dengan unsur terkait di kantor BPBD setempat, Senin (8/11).
Rakor dipimpin Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta dihadiri Kalaksa BPBD, Salahudin, Kadishub Dr. Supriyadi, perwakilan dari Polres Pulpis, PUPR, Dinsos, Satpol PP, dan Perkimtan.
Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta mengatakan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 memang lebih parah dari tahun sebelumnya. Dimana, banjir pada tahun sebelumnya itu berlangsung hanya satu hingga dua minggu lamanya.
” Tetapi banjir tahun 2021, khususnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pemda Barania ini berlangsung cukup lama, bahkan lebih dari satu bulan, dan kondisinya sangat parah, ” ucap Sekda Pulpis Tony Harisinta
Dia menegaskan banjir yang dipicu faktor alam ini harus kita hadapi bersama guna meminimalisir terjadinya berbagai kerugian, baik materiil maupun kerugian lainnya.
” Pelayanan kepada masyarakat juha harus tetap berjalan seefektif mungkin sehingga kegiatan masyarakat tidak terganggu, ” ucapnya
Tony menegaskan bencana banjir ini jangan sampai dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Olehkarena itu, lanjutnya, kehadiran pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan OPD terkait ini sangat diharapkan guna mengendalikan keadaan yang belum terkendali ini.
” Kasihan masyarakat. Jadi kehadiran pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan OPD terkait ini sangat diharapkan guna memberikan rasa nyaman dan aman khususnya kepada masyarakat terdampak bencana banjir, ” ucapnya
Melihat kendala yang dihadapi masyarakat saat ini, khusunya terkait pelayanan tranportasi penyebrangan, kata Tony, Pemkab Pulang Pisau akan menurunkan semua kekuatan, mulai dari pengamanan, termasuk sarana prasarana yang dimilikinya akan diturunkan guna membantu menyebarangkan, mulai masyarakat tidak mampu, evakuasi orang sakit, dan ASN yang bertugas di daerah terdampak banjir.
” Sarana yang ada seperti kapal BPBD ini akan kita manfaatkan untuk pelayanan menyebangkan masyarakat kurang mampu, evakuasi orang sakit dan ASN yang bertugas di lokasi banjir secara gratis. Inilah wujud pemerintah daerah hadir ditengah masyarakat, ” tandasnya. (BS/Red/BRP).
