“Kita tidak menginginkan Gejolak yang terjadi, itu daerah yang menanggung, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa untuk kemakmuran masyarakat selain karyawan bekerja, namun itu sudah sewajarnya dan menjadi kewajiban bahwa pelaku usaha yang berinvestasi di Barito Timur sekian persen harus masyarakat Barito Timur yang bekerja, jadi mengenai pendapatan kontribusi mereka untuk daerah itu apa.
“Dan Kita tidak mengharapkan misalnya kegiatan pertambangan dengan adanya banjir dan rusak, perkebunan sawit, terjadinya konflik di masyarakat, plasma tidak selesai, HGU belum tentu sesuai, ini menjadi beban daerah tetapi untuk kontribusinya belum, itu kita tidak mau”, ucap Nur.
“Oleh sebab itu kita dorong setidaknya dari pelabuhan, agar dari sektor Pelabuhan cepat diselesaikan, yang artinya adalah aset utama Pelabuhan telang baru menghasilkan PAD untuk Barito Timur itu seperti apa”, lanjutnya.
“Informasi terakhir tadi untuk penyerahan aset sudah namun serah terimanya belum, nah ini kita harapkan juga ditindaklanjuti dan serius ditanggapi karena kita minta kepada Pemda agar ini bisa dievaluasi kembali” harap Nur.
Tambahnya, berkaitan dengan perizinan pelabuhan di Barito Timur Karena Pemda punya pelabuhan dan itu yang sangat potensial kalau dimanfaatkan, jadi kita bisa bekerjasama dengan para pelaku usaha agar memanfaatkan dan tujuannya adalah mendorong kontribusi kepada pemerintah kabupaten Barito Timur supaya aset itu cepat diselesaikan Setelah itu kita benahi Perusdanya kita harapkan ada pemaksimalan potensi potensi sumber PAD itu dikelola dengan maksimal, tutup Nur. (Boy/Red/BRP)
