Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Barito Timur, Bertulumeus melalui Sekretaris, Hendroyono menjelaskan bahwa terkait persetujuan prinsip yang sudah diterbitkan oleh DPRD kabupaten Barito Timur atas rencana pemerintah daerah Barito Timur untuk melakukan kerjasama pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan atau dermaga sungai Telang Baru, Dinas Perhubungan menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada DPRD atas persetujuan prinsip ini.
“Persetujuan prinsip ini akan kami tindaklanjuti untuk melakukan paparan dengan pihak Kejaksaan Negeri Tamiang sekitar tanggal 6, minggu pertama bulan Juli,” ujarnya.
Selanjutnya dari paparan kita di kejaksaan nanti, Lanjut Hendroyono menjelaskan, apakah kejaksaan mengambil sikap untuk pendamping hukum atau pendapat hukum.
“Setelah selesai tahapannya adalah penandatanganan, jadi masih ada satu langkah lagi untuk penandatanganan MoU. Ini kita lakukan supaya kita tidak salah langkah, apalagi jangka panjang rencana 30 tahun, jadi kita harus betul-betul siap dari sisi aturan,” tuturnya.
Menurutnya pendapat hukum dari pihak-pihak yang memang berkewenangan itu memang mutlak diperlukan. Dan setelah penandatanganan MoU pihaknya akan laporkan ke Ombudsman perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK RI.
“Kerena mereka sudah menanyakan bagaimana pelabuhan kita ini tidak dioptimalisasikan. Setelah MoU, aktivitas fisik sudah bisa dimulai, yang non fisik dalam proses perijinan itu maksimal 1 tahun dan paling cepat 6 bulan baru izinnya keluar karena proses di Kementerian itu panjang dan lama,” pungkasnya.(BRP)
