Ditambahkan Fedryck, sekarang yang perlu dicari adalah “Solusi terbaik apa, yang dapat digunakan agar PJU dapat direalisir dengan baik, tanpa menimbulkan kerugian, baik bagi masyarakat pelanggan maupun Pemda-PLN.” harapnya.
Disi lain kita tau bahwa Keberadaan Pajak Penerangan Jalan salah satu sumber pendapatan negara kesatuan RI yang utama adalah pajak.
MPR telah menggariskan arah kebijakan ekonomi, khususnya yang menyangkut pajak, yaitu “mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan,vefisiensi dan efektifitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri”.!
“Political will” tersebut, tentu saja bersumber pada Hukum Dasar Tertulis, yaitu UUD1945, bahwa “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang.”
“Dari dua kaidah hukum tersebut, jelas nampak bahwa pajak, termasuk PPJ, haruslah berdasar UU sebagai sumber legitimasinya. Hal ini dapat dipahami, karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga harus dilaksanakan benar-benar, dari dan untuk kesejahteraan
rakyat,” pungkasnya (BRP/Red)
