BARITORAYAPOST.COM (Buntok) – Untuk mewujudkan otonomi daerah dengan pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean governance, perlu dilakukan sosialisasi reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel, Tamarzam, mengatakan, agar perihal tersebut berjalan sesuai dengan harapan bersama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat perlu menghilangkan kesan birokrasi yang dinilai masyarakat agak terkesan berbelit-belit di Tahun 2021.
“Sebab persepsi di tengah-tengah masyarakat saat ini, bahwa pelayanan aparatur Pemerintah terkesan lamban, kurang disiplin, berbelit-belit. Biaya yang mahal dan tidak transparan,” katanya Sabtu, (25/09/2021) kepada awak media.
Menurut dia, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengerti akan sebuah pembaharuan dan perubahan yang mendasar, khususnya bidang kelembagaan, tata laksana dan sumber daya aparatur manusia.
Dengan memahami semuanya itu, lanjutnya, akan tercipta sebuah pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Pelayanan public yang prima diberikan oleh aparatur bahkan sampai pada tingkat pelayanan yang prima.
“Perlu diketahui, reformasi birokrasi mempunyai maksud dan tujuan. Adalah memberikan pemahaman kepada PNS pada umumnya dan kepada para pejabat yang memegang tampuk kebijakan khususnya,” demikian pungkasnya. (Amr/Red/BRP).
