Menurut Ampera, pernyataan yang disampaikan oleh Edy Mulyadi adalah sebuah penolakan ataupun ketidaksetujuannya dengan program Pemerintah yang sudah menetapkan Kalimantan Timur menjadi IKN Republik Indonesia.
“Kita mendorong pernyataan sikap masyarakat, tapi kita harus hati-hati dan berfikir jernih jangan anarkis. Artinya jangan sampai ini hanya politik yang ingin menggagalkan penetapan IKN,” terang Ampera.
Pria yang juga menyandang jabatan sebagai ketua Dewan Adat Dayak (DAD) kabupaten Bartim ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendukung semua pihak untuk membawa permasalahan tersebut keranah hukum.
“Kita terus memantau dan mendukung yang dilakukan Majelis Dewan Adat Nasional. Ini sudah dilaporkan ke Bareskrim dari beberapa pernyataan sikap dan laporan,” jelas Ampera.
Mantan politisi yang sempat menjadi anggota dewan di kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan ini juga berharap masyarakat tetap kondusif dalam menyampaikan aspirasi dan kompak.
“Kita harus kompak dan melihat tatanan hukum, jangan sampai kita yang melanggar hukum, intinya kita menyelesaikan dengan hati yang dingin dan tetap membawa hal ini pada hukum positif dan secara hukum adat,” pungkasnya. (BRP/Red).
