DPC Partai Demokrat Cilacap Tegak Lurus Dukung AHY

Sudiarto, Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap (Foto: Ets/BRP).



BARITORAYAPOST.COM (Cilacap) – DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Cilacap menegaskan bahwa kader dan pengurus tetap loyal, tegak lurus mendukung penuh kepemimpinan Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Partai Demokrat yang sah.
Hal itu diungkap Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Sudiarto, usai menggelar rapat kerja terbatas (Rakercab) DPC PD Cilacap, belum lama ini.
Sesuai hasil Rakorda Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, jajaran pengurus PD dari tingkat DPD hingga DPC se-Jawa Tengah sepakat menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang menghasilkan ketua umum baru, Moeldoko.
“KLB tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, dan seluruh DPC Partai Demokrat se-Jawa Tengah tidak pernah menandatangani surat kuasa atau mandat apapun untuk menghadiri KLB di Deli Serdang,” kata Sudiarto.
KLB tersebut dinilai tidak sah dan melanggar AD/ART Partai Demokrat, sehingga DPC Partai Demokrat Cilacap dengan tegas menolak hasil KLB yang telah ditandatangani Menkopolhukam dan tetap mendukung penuh kepemimpinan AHY saat ini.
“Saya mewakili DPC Partai Demokrat Cilacap meminta kepada pemerintah pusat agar cerdas, tidak mengesahkan hasil KLB demi keutuhan NKRI dan terciptanya keamanan dan kondusivitas dari Sabang sampai Merauke,” tandas Sudiarto.
Terkait keikutsertaan pengurus DPC maupun kader Partai Demokrat Cilacap, ia menegaskan tidak ada satupun anggota yang mengikuti KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Menurut Sudiarto, seharusnya ketum terpilih hasil KLB, Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) lebih menunjukkan sikap ksatria dan kenegarawanan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini demi stabilitas negara daripada mengedepankan politik kekuasan.
“Saya berpesan kepada Presiden RI dan Menkopolhukam agar benar-benar memperhatikan hal ini dan mempertimbangkan kembali agar nantinya pengesahan KLB tidak menjadi polemik, sehingga mengganggu stabilitas negara di segala bidang,” ungkapnya. (est)

Pos terkait