DPRD Gumas Dikunjungi DPRD Batola, Ini Tujuananya

Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar didampingi Asisten I Lurand yang saat itu sedang menyerahkan cindramata ke perwakilan DPRD Batola di kantor dewan setempat, Jumat, (11/9/2020).



BARITORAYAPOST.COM (Kuala Kurun) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dikunjungi pihak DPRD dari Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang mana langsung mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas beberapa hal terkait permasalah perijinan di wilayah bumi yang  bertajuk Habangkalan Penyang Karuhei Tatau itu.


Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Ketua Komisi II DPRD Gumas Nomi Aprilia, dan anggotanya Pdt Rayaniatie Djangkan, Hj Siti Hilmiah, Ketua Komisi I H Gumer, anggotanya Pebrianto, Arit S Bajau, Riantoe, Carles Frenki, Asisten I Lurand dan Kabag Pemerintahan Jepin dan Sembilan orang dari DPRD Kabupaten Batola.


“Kita pada hari ini melaksanakan RDP dengan pihak DPRD dari Batola. Yang mana, tujuan mereka untuk membahas terkait permasalahan di tempat kita seperti perijinan daripada perusahan yang beroperasi di tempat kita khususnya di Gumas ini,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Gumas Akerman Sahidar, Jumat (11/9/2020).

Selain itu menurut legislator dari daerah pemilihan (dapil) II, meliputi lima kecamatan ini mengatakan, bahwa memang diwilayah Kabupaten Gumas, banyaknya perusahan besar swasta (PBS) yang bergerak dibidang perkebunan sawit. 


“Kalau untuk PBS yang beroperasi di wilayah kita ini ada banyak puluhan lebih maka itu yang perlu kami minta masukan kedepannya karena memang kami tau DPRD Batola  ini sudah banyak menangani akan hal iti,” ujar dia.


Sementara itu, Kabag Umum Pemerintahan Setda Gumas Jepin mengatakan, mengenai perijinan di Pemkab Gumas hanya ada beberapa permasalalahan saja dan itu tidak dipermasalahkan mengenai perijinan. Namun, pihak PBS ada bersengketa daripada lahan saja bersama masyarakat.        
                                                                                                                                   
“Sedangkan kalau permasalahan PBS disini tidak terlalu signifikan hanya saja PBS kadang bersangketa dengan lahan dengan masyarakat, namun kalau kami hanya melakukan pendekatan supaya nanti kami bisa memberikan saran dan pendapat saja,” imbuhnya. (Gms/Red/BRP)

Pos terkait