 |
| Gubernur Sugianto Sabran. |
BARITORAYAPOST.COM (Tamiang Layang) – Jalan hauling PT Pertamina sepanjang 60 km saat ini masih berupa jalan tanah laterit. Saat kemarau, jalan tersebut berdebu dan menimbulkan polusi bagi masyarakat sekitar.
Sebaliknya, kalau penghujan, jalan menjadi licin, dan becek. Akibatnya truk-truk yang mogok terpaksa ditarik pakai rantai.
Demikian pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat berada di Jalan hauling Pertamina, Kamis (6/8/2020).
Sebagaimana dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang di Kantor Gubernur di Palangkaraya sehari sebelumnya (Rabu/5/8/2020), jalan hauling itu sudah clear dan final menjadi milik Pertamina.
Jalan yang oleh Pemerintah Daerah selama ini sempat tidak diakui sebagai milik PT Pertamina (karena itu disebut jalan eks-Pertamina), di dalam rapat koordinasi tersebut dinyatakan status jalan sudah sah milik Pertamina. Sebagainana ditegaskan Gubernur, pemilik awal jalan itu adalah Pertamina. Dan hal itu sudah tercatat di Kementerian Keuangan sebagai aset negara yang dikuasai Pertamina.
Agar kemanfaatannya segera dirasakan oleh masyarakat, baik masyarakat korporasi yang mengangkut hasil tambang dan kebun, maupun masyarakat umum yang ada di kanan-kiri jalan, maka jalan tersebut harus segera dioptimalisasi. Ditingkatkan kualitasnya.
Dan nanti akan diberlakukan sebagai jalan khusus. “Yang dimaksud jalan khusus adalah, jalan itu berbayar, tapi bukan untuk masyarakat,” terang Gubernur.
Berbayar hanya berlaku untuk kendaraan angkutan industri seperti hasil tambang atau hasil kebun kelapa sawit yang beroperasi 24 jam. Sementara untuk masyarakat bebas menggunakan jalan itu tanpa dipungut bayaran.
 |
| Jalan hauling becek. |
“Saya selaku Gubernur menekankan, karena di dalamnya ada tiga kecamatan, jalan ini harus diaspal. Supaya masyarakat segera merasakan aspal.”
Setelah selesai masa pandemi Corona ini secepatnya jalan itu digarap. “Pertamina atau Patrajasa saya minta langsung action. Paling tidak perbaikan jalan dulu. Jalan bisa dikerjakan tahap agregat dulu.”
Bisa diperkirakan anggarannya. Gubernur mengilustrasikan, misalnya, dengan melihat keadaan jalan ini, perlu kebutuhan agregat senilai Rp4 miliar per kilometer. Kalau 60 km ya butuh Rp240 miliar. Kalau kebutuhan agregatnya Rp5 miliar per km, ya tinggal mengalikan saja.
“Dengan demikian masyarakat segera merasakan manfaatnya.”
Manfaat jalan itu akan sangat terasa. Yang pasti dari segi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumbangannya ke daerah (PAD).
“Pertamina juga menawarkan depo minyak. Nantinya Pertamina akan membangun depo minyak, sehingga tidak lagi mengambil minyak dari Kalsel dan pajak minyak itu lari ke Kalteng dan Barito Timur akan mendapatkan hasil dari situ,” terang Sugianto. (yes/Red/BRP).
