Hadiri Musdesus BLT-DD Di Waringin Agung, Kapolsek Tegaskan Perpres RI. No.87 Tahun 2016

BARITORAYAPOST.COM (Polres Kotawaringin Timur) – Kotim (15/02/2021) –Kapolsek Antang Kalang jajaran Polres Kotim Polda Kalteng, IPTU Sapril Nyampai, SE., menghadiri kegiatan Musdesus BLT-DD di Aula Kantor Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalteng.
Kegiatan yang juga dihadiri oleh Plt.Camat Antang Kalang, Danposramil 1015-13 Antang Kalang, Pejabat Pendamping Desa dan BPD Desa Waringin Agung. Musdesus BLT-DD tersebut diselenggarakan dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan  “Calon Penerima” Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Waringin Agung. 
Dalam kesempatan tersebut Kapolsek IPTU Sapril ikut memberikan kata sambutan salah satunya  kembali menegaskan mengenai Perpres RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli kepada Pemerintah Desa dan warga yang akan menerima BLT-DD yakni nantinya dalam pengelolaan dan penyaluran BLT-DD tidak ada dipungut biaya apapun juga dengan alasan administrasi atau alasan lainnya karena semua gratis. 
Barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum baik sebagai penerima maupun yang memberikan dengan maksud menguntungkan diri sendiiri dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan penyampaian dan penegasan mengenai Perpres RI. Nomor 87 Tahun 2016 tersebut diharapkan baik perangkat desa maupun masyarakat dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan sehingga tidak terdapat pelanggaran hukum dikemudian hari.
Kapolres Kotim AKBP Abdoel Harris Jakin, SIK, M.Si melalui Kapolsek Antang Kalang IPTU Sapril Nyampai, SE. mejelaskan kegiatan Musdesus BLT-DD yang diselenggarakan di Desa Waringin Agung adalah salah satu contoh atau momen penting dimana Perpres RI. Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli harus disampaikan kepada pemerintah desa maupun masyarakat yang hadir, agar mengetahui dan memahami serta bisa dilaksanakan dalam proses penyaluran dana BLT-DD nantinya. ” Pemerintah desa sebagai penyalur dana dan masyarakat sebagai penerima harus tahu dengan aturan ini, karena bila ada penyimpangan bahkan pelanggaran hukum maka dapat diproses sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku artinya bisa dipidanakan” ungkap Kapolsek Iptu Sapril. 
Lebih lanjut IPTU Sapril berpesan kepada pemerintah Desa Waringin Agung agar benar-benar selektif memilih dan menetapkan masyarakat calon penerima bantuan tersebut agar tepat sasaran dalam arti benar-benar masyarakat tidak mampu dan membutuhkannya. ” tolong selektif memilih dan menetapkan calon penerima BLT-DD , harus benar-benar warga tidak mampu dan membutuhkannya, biar program tepat sasaran” ujar Kapolsek mengakhiri penjelasannya.
Dengan adanya penyampaian Perpres RI.Nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli pada saat kegiatan Musdesus BLT-DD di Desa Waringin Agung, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Waringin Agung mengetahui dan mengerti dan tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan aturan serta terpenting adalah dana bantuan tersebut dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya. (SpN_Ak01@Tj19)

Pos terkait